Jakarta – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin menguat, menyusul tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi belakangan ini.
Salah satu penggagas desakan itu datang dari Jaringan Gusdurian. Senior Advisor Gusdurian, Savic Ali, menilai kepolisian telah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan nasional.
“Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab biasanya memilih mundur. Namun di sini, demonstrasi berulang selama beberapa tahun terakhir tetap menghadapi kekerasan aparat yang sama,” ujar Savic kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Savic menyoroti sejumlah kasus kekerasan aparat yang viral, termasuk penabrakan dan pelindasan demonstran oleh kendaraan taktis polisi. Ia menegaskan, tindakan seperti ini mencerminkan kegagalan institusi dalam menegakkan keamanan tanpa kekerasan.
Koalisi masyarakat sipil juga ikut mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Listyo Sigit. Tekanan meningkat setelah aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu menyebabkan seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.
Koalisi menegaskan, peristiwa ini bukan sekadar insiden. “Ini merupakan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Savic. Catatan mereka menunjukkan, sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025, sebanyak 55 warga meninggal akibat kekerasan aparat, termasuk kasus Gamma di Semarang dan Afif Maulana di Padang.
Menanggapi desakan pencopotan, Kapolri Listyo Sigit menyatakan jabatannya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Sebagai prajurit, saya siap menjalankan perintah Presiden. Fokus saya saat ini adalah menjaga stabilitas keamanan nasional,” kata Listyo.
Desakan publik dan organisasi sipil terhadap Kapolri ini diprediksi akan terus menguat seiring meningkatnya sorotan atas perilaku aparat saat mengamankan demonstrasi di berbagai kota. (*)
