Indra Makmu, Baranews | Masyarakat sekitar lokasi lahan perkebunan sawit milik BUMD PT. Beurata Maju protes terhadap pengelola BUMD Aceh Timur yang diduga tidak menjalankan komitmen dengan pemerintah kabupaten Aceh Timur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak disetorkan oleh pengelola, walaupun kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) sudah berulang kali menegur pengelola supaya menyetorkan PAD Ke rekening kas daerah sebesar satu Milyar Rupiah.
Kepala BKAD Aceh Timur sudah berulang kali mengirimkan surat kepada pengelola, namun pengelola terkesan abai dan tidak profesional, surat teguran pertama dengan nomor surat 973/210 tertanggal 26 September 2023.
Berselang Dua bulan kemudian disusul surat yang kedua dengan nomor 973/1798 prihal penyetoran dari pengelolaan BUMD PT. Beurata Maju.
Dalam suratnya kepada BKAD Aceh Timur Drs. Irfan Kamal M.Si menyebutkan “menyusul surat kami sebelumnya, menindaklanjuti komitmen yang saudara sampaikan sebelumnya kepada kami tentang optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber pengelolaan BUMD PT. Beurata Maju Tahun 2023 sebesar satu Milyar Rupiah” sebut Irfan Kamal dalam suratnya tertanggal 8 November 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Irfan Kamal menambahkan “mengingat sampai dengan Minggu kedua bulan November 2023 saudara belum juga menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil pengelolaan perkebunan daerah dari PT beurata maju tahun 2033, dengan ini kembali kami minta kepada saudara untuk dapat menyetorkan hasil BUMD PT beurata maju ke kas daerah secepatnya”. Tutup Irfan Kamal.
Karena sudah berlarut-larut pengelola BUMD tersebut tidak menjalankan komitmen Nya, sehingga masyarakat setempat melakukan protes cara lunak terhadap pengelola dengan cara melakukan aksi damai dilahan sawit PT beurata Maju.
warga membersihkan lahan secara gotong royong, lahan yang sudah menjadi semak belukar karena sudah tidak terurus, kemudian warga membersihkan lahan yang sudah menjadi semak belukar, banyak pelepah sawit yang sudah bergelantungan di pohon dibersihkan.
“Dari pada pengelola cuma ambil hasil untuk memperkaya diri, lebih baik kami masyarakat ambil alih” Ujar warga Peduli yang tidak mau disebutkan namanya Kamis 8 Februari 2024.
Ditambah “sewaktu waktu pemerintah daerah membutuhkan kami siap koperatif yang penting aset harus dikelola dengan baik, jangan sampai aset daerah digunakan untuk kepentingan pribadi” ujarnya.
