Kutacane — Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, SE., MM., menegaskan pentingnya membangun pemerintahan desa yang inklusif, kolaboratif, dan transparan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi kinerja kepala desa se-Kabupaten Aceh Tenggara yang berlangsung di Ofroom Sekretariat Daerah, Kamis (17/7).
Dalam sambutannya di hadapan ratusan kepala desa dan perangkat desa yang hadir, Bupati Salim Fakhry mengajak seluruh pemangku kepentingan desa untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk menjalin komunikasi produktif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers.
“LSM dan wartawan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan dan pengawasan. Tidak semua dari mereka bersikap negatif. Jika pun ada kekeliruan, itu mungkin hanya karena kekhilafan. Jangan hadapi dengan konfrontasi, tapi bangun komunikasi yang positif,” ujar Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini disambut baik oleh para peserta yang sebagian besar berasal dari desa-desa di pelosok Aceh Tenggara. Bupati menekankan bahwa keterbukaan terhadap kritik yang konstruktif dari elemen masyarakat sipil justru akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain menggarisbawahi pentingnya kolaborasi eksternal, Bupati juga menyoroti soliditas internal pemerintahan desa. Ia meminta agar kepala desa dan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang kontraproduktif.
“Jangan lagi ada pola saling tuding atau saling lapor antara kepala desa dan BPK seperti yang pernah terjadi. Pemerintahan desa yang kuat adalah yang dijalankan secara kolektif, saling percaya, dan saling mendukung,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan desa, Bupati turut menginstruksikan para kepala desa agar menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah kecamatan, serta mempererat sinergi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di tingkat kabupaten dan kecamatan. Ia menilai langkah ini sebagai salah satu strategi penting dalam menyelaraskan agenda pembangunan antara pusat, daerah, dan desa.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua APDESI Kabupaten Aceh Tenggara, Muslim, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang disampaikan Bupati. Dalam pernyataan terpisah, ia menegaskan bahwa APDESI siap menjadi garda terdepan dalam mengawal visi pembangunan desa yang inklusif dan partisipatif.
“Kami di APDESI sepenuhnya mendukung visi Bapak Bupati. Kami mengapresiasi arahan beliau untuk membangun sinergi antara pemerintah desa dengan semua elemen, termasuk LSM dan insan pers. Ini adalah fondasi penting menuju tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berintegritas,” ungkap Muslim.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi kinerja kepala desa ini merupakan bagian dari agenda rutin Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa dapat memahami peran strategisnya sebagai ujung tombak pelayanan publik dan agen pembangunan yang paling dekat dengan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan, pelatihan, serta ruang dialog bagi kepala desa agar kebijakan dan program pembangunan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. (Zul)
