GAYO LUES | Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues ditargetkan selesai sebelum memasuki bulan Ramadan. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang digelar di Umah Pitu Ruang, Rabu malam, 7 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana yang terjadi di wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
BNPB menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara mengacu pada desain yang sederhana namun tetap memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Bangunan dirancang berupa bilik-bilik yang beratapkakan baja ringan dan dilapisi seng, serta dilengkapi dengan satu unit toilet. Penanggung Jawab Program BNPB, Dr. Kheriawan, MM., menyampaikan bahwa konsep hunian ini bukan untuk kenyamanan jangka panjang, melainkan untuk memberi perlindungan sementara agar warga tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang tidak layak.
Selain menangani pembangunan huntara, BNPB juga telah menyusun rencana untuk pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana. Namun, persoalan aksesibilitas masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek ini. Salah satu hambatan terbesar adalah masih tertutupnya jalur penghubung antara Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Kondisi ini menyulitkan pengiriman material bangunan, terutama ke lokasi-lokasi yang terisolasi dan berdampak serius terhadap kelancaran distribusi logistik konstruksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang diterima, BNPB telah menetapkan pembangunan sebanyak 3.051 unit huntara yang tersebar di dua puluh titik lokasi. Lahan untuk pembangunan tersebut telah disediakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Lahan ini menjadi dasar pelaksanaan program percepatan pembangunan huntara sebagai wujud penanganan darurat terhadap korban bencana.
Saat ini, pembangunan huntara sedang berlangsung di Dusun Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang. Lokasi ini menjadi salah satu titik prioritas dengan rencana pembangunan 133 unit di atas lahan seluas dua hektar. Masing-masing unit berukuran 3,5 x 7 meter dan dirancang agar dapat dihuni satu keluarga secara layak, setidaknya sampai hunian tetap selesai dibangun pemerintah.
Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE., M.AP., dalam kesempatan tersebut menyoroti kondisi jalan menuju lokasi-lokasi terdampak bencana yang masih sulit dilalui, terutama ke wilayah terpencil seperti Kecamatan Pining. Ia menyarankan agar material lokal seperti kayu dapat digunakan untuk pembangunan demi mempercepat proses dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari pihak BNPB. Mereka menyatakan bahwa penggunaan material lokal diperbolehkan, asal tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan mempertimbangkan keseimbangan manfaat serta risiko. BNPB meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keamanan konstruksi meskipun bersifat sementara.
Dengan berbagai keterbatasan yang ada, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menghasilkan solusi cepat bagi masyarakat terdampak. Percepatan pembangunan huntara dipandang sebagai langkah mendesak untuk memberikan tempat tinggal layak selama masa transisi menuju pemulihan yang lebih permanen. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaannya, agar hunian dapat direalisasikan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. (*)
