JAKARTA | Puspom TNI memastikan akan bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas, yang melibatkan perwira TNI aktif.
“Kami dari Puspom TNI lebih baik fokus pada inti permasalahan yaitu pemberantasan korupsi, sesuai penekanan Menko Polhukam,” ujar Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko kepada wartawan yang dikutip pada Senin (31/7/2023).
“Kita tetap terus bersinergi dengan teman-teman di KPK, karena memang satu misi untuk pemberantasan korupsi,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Agung juga berharap agar penanganan kasus yang menjerat Kepala Basarnas dan Koorsmin Basarnas segera tuntas. Pasalnya, masyarakat tentu menantikan penuntasan perkara ini.
“Mohon doanya semoga semuanya bisa tuntas sebagaimana harapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Basarnas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan panglima TNI pada acara ramah tamah setelah memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama Mabes TNI di GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
“Peristiwa di Basarnas perlu menjadi evaluasi kita. Kita harus mawas diri dengan hal seperti itu,” ujar Laksamana TNI Yudo Margono dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (30/07/2023).
“Jangan dilihat negatifnya berita itu. Mari kita evaluasi bersama sehingga ke depan tidak terjadi lagi di tubuh TNI ataupun para prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI. Sehingga kita tetap solid untuk melaksanakan tugas pokok atau fungsi TNI,” sambungnya. (PMJ)
