ACEH SELATAN – Penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, terus meluas. Terbaru, pada 17 November 2026, masyarakat Gampong Lubuk Layu turut menyuarakan penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Penolakan tersebut muncul karena masyarakat mengkhawatirkan dampak pertambangan terhadap kelestarian lingkungan, sumber air, lahan pertanian, serta kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Sebagai mahasiswa sekaligus putra daerah Samadua, saya menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak boleh hanya menjadi pendengar atas aspirasi masyarakat. Berulangnya penolakan menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan respons dan langkah nyata dari pemerintah daerah. Kata Ikhwanul, Sekretaris Umum HMI Komisariat FISIP UTU
Meskipun Bupati Aceh Selatan tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemerintah kabupaten tetap dapat mengambil langkah melalui penyampaian keberatan resmi kepada Pemerintah Aceh, mendorong evaluasi perizinan, serta memastikan kajian lingkungan dilakukan secara transparan.
Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah daerah telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Samadua? Jangan sampai pemerintah hanya hadir dalam kegiatan sosialisasi dan menampung aspirasi tanpa memberikan kejelasan tindak lanjut.
Investasi memang penting bagi pembangunan daerah. Namun, pembangunan tidak seharusnya mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama sebelum mengambil keputusan terkait aktivitas pertambangan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga kepastian dan tindakan nyata dari pemerintah.
*Samadua bukan sekadar wilayah dengan potensi sumber daya alam. Samadua adalah ruang hidup masyarakat yang harus dijaga, bukan dipertaruhkan atas nama pembangunan.*
085260709615







































