JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2026 – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan bernada keras dalam pidato politiknya di perayaan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta. Di hadapan para kader dan elite partai koalisi, Presiden menekankan komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk menghapus biaya pendidikan di sekolah negeri hingga tingkat universitas, sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan.
Dalam orasinya, Prabowo menegaskan bahwa janji sekolah gratis tersebut bukan sekadar retorika, melainkan sebuah agenda prioritas yang akan segera dirapatkan secara terbatas. Saat ditanya mengenai sumber pendanaan di tengah tantangan ekonomi, Presiden dengan lugas menyebut bahwa aliran dana akan dialokasikan dari hasil pemberantasan praktik korupsi, pencurian kekayaan negara, serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan kejahatan ekonomi. Ia bahkan menginstruksikan Kapolri untuk mengusut tuntas puluhan korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan hutan, dengan ancaman pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti melanggar undang-undang.
Presiden menyoroti bahwa selama sekian puluh tahun, kekayaan alam Indonesia banyak yang mengalir ke luar negeri akibat sistem ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Ia berupaya melakukan konsolidasi aset negara melalui badan pengelola kekayaan negara, Danantara, guna memastikan sumber daya alam dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain isu pendidikan dan korupsi, Prabowo juga menyoroti bahaya ancaman terhadap demokrasi yang kini rentan dibajak oleh kekuatan uang dan fitnah di media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam suasana yang tampak akrab, Presiden juga memberikan peringatan kepada para cendekiawan dan pengamat politik agar memiliki kejujuran intelektual. Ia menyentil pihak-pihak yang kerap melontarkan fitnah dan kritik tanpa dasar, serta menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus bekerja keras mengejar ketertinggalan tanpa terlalu memedulikan kegaduhan di ruang publik yang dianggap sengaja diciptakan untuk menghambat investasi. Acara yang dihadiri oleh pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai koalisi tersebut menjadi panggung bagi Prabowo untuk menegaskan kembali loyalitasnya kepada rakyat serta menuntut kesetiaan yang sama dari jajaran pemerintahannya. (*)
