slot preparation.lsrs.lu

Stop Framing Menyesatkan Terhadap Menko Pangan Zulkifli Hasan, Hoaks Ancam Kesehatan Informasi Publik

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 21 April 2026 - 16:22 WIB

50285 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, April 2026 | Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI) menyampaikan sikap tegas atas maraknya penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Melalui Ketua Umum DPP LIPPI Dedi Siregar menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan “tugas rakyat hanya satu yaitu membayar pajak” yang seolah-olah merupakan pernyataan Menko Pangan adalah tidak benar, tidak memiliki sumber kredibel, dan merupakan bentuk distorsi publik yang berbahaya. Informasi tersebut merupakan hoaks yang berpotensi menyesatkan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kami melihat ada pola framing yang sengaja dibangun untuk menggiring opini publik secara negatif. Ini bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk melemahkan figur dan kinerja pejabat negara,” tegas Dedi Siregar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, kami menilai bahwa penyebaran framing tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu konsolidasi dan kerja-kerja strategis pemerintah, khususnya yang tengah dijalankan oleh Zulkifli Hasan dalam sektor ketahanan pangan nasional. Ujar Dedi Siregar yang merupakan Aktivis Nasional Itu

Saat ini, Menko Pangan diketahui tengah fokus menjalankan berbagai program strategis dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memastikan stabilitas pasokan pangan, ketersediaan bahan pokok, serta penguatan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu, segala bentuk disinformasi yang menyerang secara personal maupun institusional dinilai sangat merugikan kepentingan publik.

Dalam pernyataannya, pihaknya juga menyampaikan beberapa poin sikap:

Mengecam keras penyebaran hoaks dan framing jahat yang menyesatkan masyarakat.

Mengajak masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi di ruang digital.
Mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak tegas aktor di balik penyebaran disinformasi.

Menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Menko Pangan dalam menjalankan program pemerintah yang pro-rakyat.

Dedi siregar menambahkan ruang publik harus dijaga dari praktik manipulasi informasi yang dapat memecah belah bangsa. Literasi digital dan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam melawan hoaks serta menjaga stabilitas nasional.

Salam Hormar,
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia

Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

LSM ABA Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Suryadi: Jangan Ada yang Kebal Hukum!
Sumpah Pemuda ke-98, Arief Martha Rahadyan Serukan Aksi Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Siasat Apartemen Mewah Jadi Sarang Judi Online, Sindikat Internasional Dibongkar
Suryadi Djamil Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Minta Sikat Narkoba hingga ke Pabrik
Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Selesaikan 3.018 Kasus Pertanahan
Urus Peralihan Hak Sendiri, Pengurusan Sertipikat Tidak Seribet yang Dibayangkan
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
Layanan ATR/BPN Dekat, Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi Pertanahan

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 17:30 WIB

Bareskrim Usut Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Wapres Gibran, Putusan MK Jadi Rujukan Penyidik

Jumat, 6 November 2026 - 17:27 WIB

Jokowi Hormati Proses Hukum Terkait Wacana Pemakzulan Wapres Gibran

Jumat, 6 November 2026 - 17:05 WIB

Dasco Minta Komisi III Pantau Berkala Kasus Penyadapan Presiden yang Seret Eks Kapolri

Jumat, 6 November 2026 - 17:01 WIB

Irjen Ahrie Sonta Bersikap Kooperatif dan Siap Buka Tabir Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Jumat, 6 November 2026 - 16:37 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Dubes Asing di Istana Hari Ini

Jumat, 6 November 2026 - 16:06 WIB

ICW dan Trend Asia Ungkap Belanja Teknologi Pengawasan Polri Capai Rp35,9 Triliun

Jumat, 6 November 2026 - 15:59 WIB

Dua Pejabat Senior KPK Kembali ke Kejaksaan Agung Setelah Lebih dari 10 Tahun Bertugas

Jumat, 6 November 2026 - 15:51 WIB

Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026 untuk Penyegaran dan Program Prioritas

Berita Terbaru