GAYO LUES — Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Desa Persiapan Pungke Jaya, Kecamatan Puteri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dilaporkan terhenti meski bencana telah terjadi beberapa bulan lalu. Kondisi tersebut memicu keluhan warga yang hingga kini masih bertahan dalam keterbatasan tempat tinggal dan mendesak pemerintah segera memberikan kepastian kelanjutan pembangunan.
Pengulu Desa Persiapan Pungke Jaya, Lukman Halawa, Senin (23/2/2026), mengatakan wilayahnya merupakan daerah yang paling parah terdampak bencana. Berdasarkan pendataan pemerintah desa, sebanyak 62 kepala keluarga kehilangan rumah karena hanyut terbawa arus, sementara 14 unit rumah lainnya mengalami rusak berat dan berada di zona merah yang tidak lagi layak huni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Warga sangat berharap pembangunan huntara yang baru 20 unit itu dilanjutkan karena kebutuhan tempat tinggal sangat mendesak,” ujar Lukman.
Ia menjelaskan, desa tersebut sebelumnya tercatat mendapat alokasi sebanyak 57 unit huntara. Namun hingga kini baru 20 unit yang terealisasi pembangunannya. Menurut informasi yang diterima pemerintah desa, pihak pelaksana atau vendor disebut diminta menghentikan pekerjaan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Akibatnya, pembangunan yang diharapkan menjadi solusi sementara bagi warga terdampak pun terhenti tanpa kepastian.
Lukman menuturkan, masyarakat sebenarnya bersedia mendukung percepatan pembangunan dengan cara swadaya, termasuk membantu meratakan lahan yang akan dijadikan lokasi huntara. Bagi warga, keberadaan hunian sementara dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan dana tunggu hunian (DTH), mengingat tidak tersedia rumah kontrakan atau tempat tinggal alternatif di desa tersebut.
“Walaupun diberikan DTH, tidak ada rumah untuk disewa di Desa Persiapan Pungke Jaya. Karena itu masyarakat lebih membutuhkan huntara agar bisa segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak,” katanya.
Aspirasi tersebut, lanjut Lukman, telah disampaikan dalam forum resmi yang digelar di aula Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues dan dihadiri perwakilan Kementerian Desa serta seluruh satuan kerja perangkat kabupaten, Senin (23/2). Dalam pertemuan itu, pemerintah desa meminta adanya kejelasan terkait kelanjutan pembangunan huntara yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan.
Sementara itu, sejumlah pihak penyedia jasa yang dihubungi menyatakan belum berani memulai atau melanjutkan pekerjaan karena adanya instruksi penghentian. Informasi yang diterima dari penanggung jawab proyek dinilai belum jelas dan masih simpang siur, sehingga mereka memilih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut sebagai penanggung jawab pembangunan huntara belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penghentian pekerjaan maupun kepastian waktu kelanjutan proyek tersebut. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Bagi puluhan keluarga korban bencana, huntara bukan sekadar bangunan sementara, melainkan harapan untuk kembali memiliki ruang berteduh yang aman setelah kehilangan tempat tinggal. Tanpa kepastian kelanjutan pembangunan, mereka terpaksa bertahan dalam kondisi serba terbatas sambil menunggu kejelasan dari pemerintah. (RED)
