KUTACANE — Upaya Pemerintah Aceh dalam membuka keterisolasian wilayah terus bergulir. Fokus pembangunan kini diarahkan pada pembukaan akses penghubung antara Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam melalui pembangunan jalan tembus dari Muara Situlen menuju Gelombang.
Jalan strategis yang menghubungkan wilayah Kecamatan Leuser di Aceh Tenggara dengan kawasan Gelombang di Subulussalam ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan aksesibilitas wilayah yang selama ini membatasi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Pemerintah Provinsi Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk merealisasikan proyek ini. Dana tersebut direncanakan akan digelontorkan dalam dua tahun anggaran mulai tahun 2026, sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dekfad) dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, khususnya di wilayah tengah dan barat Aceh.
Wakil Ketua DPR Aceh dari Dapil 8 (Aceh Tenggara-Gayo Lues), Ali Basrah, menyebutkan bahwa pembangunan jalan Muara Situlen–Gelombang merupakan aspirasi lama masyarakat yang selama ini terisolasi akibat sulitnya akses jalan. Menurutnya, jalan tersebut bukan hanya membuka keterhubungan antarwilayah, tetapi sekaligus menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh kendala distribusi hasil bumi.
“Ini bukan program baru, tapi perjuangan yang sudah panjang. Alhamdulillah sekarang difokuskan anggaran sebesar Rp80 miliar agar bisa tuntas dalam dua tahun. Kami wakil rakyat terus mengawal agar ini realisasi, karena ini murni untuk kepentingan masyarakat,” kata Ali Basrah dalam keterangannya, Jumat (24/10).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor pertanian di Kecamatan Leuser menyimpan potensi luar biasa. Komoditas seperti jagung, kemiri, dan kelapa sawit menjadi andalan warga. Namun, tanpa akses jalan memadai, hasil bumi menjadi sulit dipasarkan, bahkan tidak jarang berujung pada kerugian karena biaya angkut yang tinggi.
“Jalan ini akan sangat membantu masyarakat. Petani bisa lebih mudah membawa hasil panen ke pasar. Biaya transportasi menurun, daya saing meningkat,” jelasnya.
Pekerjaan pembangunan ini, tambahnya, tidak hanya akan berdampak pada arus ekonomi lokal, tetapi juga mendukung perluasan pelayanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga potensi pengembangan sektor pariwisata. Akses yang memadai menjadi kunci pemerataan pembangunan.
Di sisi lain, Ali Basrah meminta semua pihak untuk terlibat aktif dalam menyukseskan pembangunan tersebut, mulai dari pemerintah kabupaten hingga masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam proses pembangunan agar tidak menimbulkan dampak ekologis yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
“Pembangunan infrastruktur seperti ini tidak cukup hanya mengandalkan anggaran. Dukungan masyarakat, komitmen bersama, serta kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari proses. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa jalan Muara Situlen-Gelombang akan menjadi jalur strategis yang menghubungkan lebih dari sekadar titik geografis. Jalan tersebut menjadi jembatan antara ketertinggalan dan kemajuan bagi ribuan warga di Aceh Tenggara dan kawasan sekitarnya.
Jika proyek ini berjalan sesuai target, maka pada 2028 mendatang masyarakat tidak lagi harus menempuh jalan memutar atau bergantung pada akses setapak yang sulit dan rawan terputus di musim hujan. Program ini juga selaras dengan misi Aceh Bermartabat yang menekankan pembangunan berbasis keadilan dan keseimbangan antarwilayah.
Komitmen Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dalam mendorong pembangunan jalan tembus ini memperlihatkan bahwa upaya membangun dari pinggiran bukan lagi sekadar slogan, melainkan langkah nyata yang mulai terwujud. Dengan niat baik, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan bersama, pembangunan jalan Muara Situlen–Gelombang diharapkan menjadi tonggak penghubung kemajuan baru di wilayah Aceh Tenggara. (ZUL)
