Aceh Singkil – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo (REPRO) Provinsi Aceh, Jaruddin, SE., MM., menyerukan agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberi perhatian serius terhadap persoalan agraria dan kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan di wilayah Aceh Singkil.
Dalam keterangannya kepada media, Jaruddin mengungkapkan adanya keresahan masyarakat atas aktivitas sejumlah perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Aktivitas tersebut, menurutnya, telah menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan, pencemaran lingkungan, dan semakin tergerusnya hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.
“Kami, sebagai bagian dari keluarga besar Relawan Prabowo, menyampaikan suara rakyat Aceh Singkil yang mengharapkan kehadiran negara. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, persoalan ini bisa diselesaikan dengan tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujar Jaruddin, Jumat (19/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data yang dihimpun oleh tim REPRO Aceh mencatat sejumlah persoalan krusial yang perlu ditindaklanjuti secara strategis oleh pemerintah pusat, di antaranya:
- Dugaan penguasaan lahan secara ilegal yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan wilayah adat.
- Perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan, pencemaran sungai, dan hilangnya habitat satwa liar.
- Minimnya kontribusi perusahaan terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal.
- Konflik yang tak kunjung selesai antara warga dan pihak perusahaan.
Jaruddin menegaskan, organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo ini konsisten mengawal agenda reformasi agraria, pelestarian lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah rawan konflik seperti Aceh Singkil.
“Kita yakin, Pak Prabowo punya keberanian dan komitmen untuk menertibkan korporasi-korporasi yang menyimpang. Ini saatnya negara hadir, tak hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi juga untuk melindungi kehidupan rakyat dan kelestarian alam,” tegas Jaruddin.
REPRO Aceh, lanjutnya, telah mengumpulkan berbagai bukti lapangan berupa dokumentasi visual, keterangan warga, dan data lembaga lingkungan yang akan segera diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden (KSP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai langkah awal penindakan, REPRO juga mendorong dibentuknya tim audit independen yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga akademik, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil untuk mengevaluasi operasional seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh Singkil.
Wilayah Aceh Singkil sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat keberagaman hayati tinggi. Daerah ini menjadi habitat penting bagi satwa langka seperti harimau sumatera dan gajah. Kondisi kerusakan lingkungan yang terus terjadi dikhawatirkan akan berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.
“Kami ingin menjadikan Aceh Singkil sebagai contoh bahwa pembangunan ekonomi bisa sejalan dengan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan, seperti visi besar Pak Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, adil, dan berdaulat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Jaruddin secara resmi memimpin DPW REPRO Aceh berdasarkan SK DPN REPRO No. 001.01.05021970 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2023 di Jakarta. Penunjukan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum REPRO, Hotman Siregar, SH., MH., dan Sekjen Arie Arya Adhya Sadhana, sebagai bagian dari penguatan peran relawan dalam mendukung agenda pemerintahan Prabowo Subianto.
REPRO adalah organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang advokasi sosial, keadilan agraria, dan perlindungan lingkungan. Di Aceh, REPRO menjadi wadah pendampingan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah, lingkungan hidup, serta menjembatani aspirasi publik dengan arah kebijakan nasional. (*)
