Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat aksi anarkistis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
“Jangan dibiarkan (fasilitas yang rusak) karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup (areanya),” kata Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Tito menjelaskan perbaikan bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), gotong royong masyarakat, atau hibah dari pemerintah provinsi maupun kabupaten lain yang lebih mampu. Pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan turut membantu. Saat ini, pemerintah tengah memetakan daerah yang mampu memperbaiki sendiri dan yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional.
Sejak 25 Agustus 2025, sejumlah aksi penyampaian pendapat berlangsung di berbagai daerah. Beberapa aksi bersifat damai, namun sebagian menimbulkan kerusakan akibat tindakan anarkistis.
Selain perbaikan fasilitas, Tito meminta Pemda segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan membuka dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi. Pemda juga diminta menggelar kegiatan yang menghadirkan kedamaian, seperti doa bersama lintas masyarakat, serta menggencarkan program prorakyat, seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial.
Sebaliknya, kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan diminta untuk ditunda, dan pejabat beserta keluarganya diingatkan agar tidak menampilkan kemewahan berlebihan. Mendagri juga menunda persetujuan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah, khususnya di wilayah rawan, agar tetap berada di daerah masing-masing mengendalikan situasi bersama Forkopimda. (*)
