Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengulas besarnya anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Yose, anggaran DPR pada 2025 diperkirakan mencapai hampir Rp 10 triliun, belum termasuk anggaran Sekretariat Jenderal DPR yang ditaksir sekitar Rp 7 triliun.
“Jika melihat angka tunjangan anggota DPR yang menjadi perhatian publik, nilainya sebenarnya hanya sekitar Rp 150 juta per bulan per anggota. Namun, yang perlu dikritisi lebih dalam adalah pengeluaran lain, seperti pembayaran gaji staf khusus anggota DPR,” ujar Yose, Jumat (29/8/2025).
Yose menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta diskusi publik yang lebih luas terkait alokasi dan penggunaan dana tersebut. Ia menilai, pengawasan masyarakat terhadap pengeluaran semacam ini menjadi kunci agar dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
Secara keseluruhan, menurut Yose, anggaran DPR yang mencapai Rp 10 triliun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekitar Rp 3.500 triliun. Meski demikian, dia menekankan bahwa anggaran sebesar itu tetap harus dibarengi dengan peningkatan kinerja DPR.
“Masalahnya bukan sekadar jumlah anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut bisa mendorong kinerja legislasi yang lebih baik. Masih banyak rancangan undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berulang kali, namun belum juga rampung,” tambah Yose.
Dari sisi personal, dengan anggaran sebesar itu, rata-rata tiap anggota DPR bisa mengantongi lebih dari Rp 18 miliar per tahun. Yose menegaskan, publik berhak menuntut peningkatan kinerja wakil rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang diterima.
“Jika tidak ada peningkatan kinerja, anggaran sebesar itu justru menjadi percuma. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar publik dapat menilai secara objektif kinerja anggota DPR,” kata Yose.
Pengamat politik ini juga menyarankan agar DPR memperkuat mekanisme pengawasan internal dan bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal, sehingga penggunaan anggaran bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Dengan ulasan ini, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menilai pengeluaran publik dan mendorong DPR untuk bekerja lebih maksimal dalam memenuhi harapan konstituen. (*)
