Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik dan menteri kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025), sebagai langkah antisipatif merespons gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah. Pertemuan ini berlangsung setelah Presiden membatalkan lawatannya ke Tiongkok, mempertimbangkan prioritas isu domestik dan agenda internasional strategis, termasuk sidang tahunan PBB di New York.
Menurut Mensesnek, keputusan membatalkan kunjungan ke luar negeri juga bertujuan menjaga stabilitas dalam negeri sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional. “Ini momentum penting agar pemerintah dapat fokus pada penyelesaian isu domestik,” kata Mensesnek.
Pertemuan tersebut melibatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua Demokrat Ibas Yudhoyono, Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo, Ketua Umum Golkar Bahlil Hadaliah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS M. Maid.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayno, menilai pertemuan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meredam dinamika politik yang berkembang. “Presiden mengundang ketua umum partai dan elit-elit kunci negara untuk mencari solusi terukur menghadapi tuntutan publik,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas TV.
Dalam diskusi ini, fokus utama adalah menyikapi sorotan publik terhadap tunjangan fantastis anggota DPR yang menjadi pemicu unjuk rasa. Beberapa partai politik, seperti Nasdem, telah menonaktifkan kader mereka yang menjadi sorotan, termasuk Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Pertemuan ini juga menjadi momentum membahas evaluasi kinerja pejabat eksekutif yang mendapat sorotan masyarakat, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri.
Adi Prayno menambahkan, pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi win-win. “Publik harus didengar, partai politik tetap memperoleh evaluasi internal, dan pemerintah bisa menenangkan situasi agar kembali kondusif,” katanya.
Lebih lanjut, langkah ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Meskipun koalisi mendukung pemerintah, anggota DPR tetap diharapkan menjaga sikap kritis dalam menilai kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian ini diharapkan mampu menciptakan suasana stabil sekaligus meredam kontroversi publik. (*)
