slot preparation.lsrs.lu

Golkar, Nasdem, dan PAN Nonaktifkan Beberapa Anggota DPR, Terkait Disiplin dan Etika

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 1 September 2025 - 00:25 WIB

50650 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 1 September 2025 – Beberapa partai politik besar di Indonesia mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggota DPR RI terkait disiplin, etika, dan dinamika politik terkini.

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan bahwa Adies Kadir resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Menurut Sarmuji, keputusan ini diambil dalam rangka pendisiplinan dan menjaga etika sebagai anggota dewan. “Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan aspirasi rakyat jadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” ujar Sarmuji.

Langkah serupa juga diambil Partai Nasdem. Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim, menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, terhitung mulai 1 September 2025. Hermawi menegaskan, kedua kader itu dinonaktifkan karena dianggap menyimpang dari garis perjuangan partai dan pernyataannya telah melukai perasaan rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak ketinggalan, Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya. Keputusan yang berlaku sejak 1 September 2025 ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Menurut Viva, langkah ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air, sambil mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi gejolak sosial politik beberapa hari terakhir.

Dengan penonaktifan ini, Golkar, Nasdem, dan PAN menegaskan komitmen partai untuk menjaga disiplin kader dan mendengar aspirasi rakyat, di tengah perubahan lanskap politik yang dinamis. (*)

Berita Terkait

ICW dan Trend Asia Ungkap Belanja Teknologi Pengawasan Polri Capai Rp35,9 Triliun
Dua Pejabat Senior KPK Kembali ke Kejaksaan Agung Setelah Lebih dari 10 Tahun Bertugas
Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026 untuk Penyegaran dan Program Prioritas
Polemik Ijazah Gibran dan Wacana Pemakzulan di Parlemen
Jimly Sebut Listyo Sigit Resisten Reformasi Polri, Kasus Sadap Jadi Momentum Berbenah
Kemendikdasmen Belum Tindaklanjuti Putusan MA soal Pembatalan Suket Ijazah Wapres Gibran
Kepala BIN Sebut Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah Makar, Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka
Skandal Penyadapan 6.000 Nomor Seret Eks Kapolri, Nama Jokowi dan Lingkarannya Justru Absen dari Daftar

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 16:06 WIB

ICW dan Trend Asia Ungkap Belanja Teknologi Pengawasan Polri Capai Rp35,9 Triliun

Jumat, 6 November 2026 - 15:59 WIB

Dua Pejabat Senior KPK Kembali ke Kejaksaan Agung Setelah Lebih dari 10 Tahun Bertugas

Jumat, 6 November 2026 - 15:51 WIB

Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026 untuk Penyegaran dan Program Prioritas

Jumat, 6 November 2026 - 15:45 WIB

Polemik Ijazah Gibran dan Wacana Pemakzulan di Parlemen

Jumat, 6 November 2026 - 14:13 WIB

Kemendikdasmen Belum Tindaklanjuti Putusan MA soal Pembatalan Suket Ijazah Wapres Gibran

Jumat, 6 November 2026 - 14:05 WIB

Kepala BIN Sebut Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah Makar, Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Skandal Penyadapan 6.000 Nomor Seret Eks Kapolri, Nama Jokowi dan Lingkarannya Justru Absen dari Daftar

Jumat, 6 November 2026 - 02:41 WIB

Jokowi Keberatan Ijazah UGM Diuji Labfor Ulang di Sidang Roy Suryo

Berita Terbaru

NASIONAL

Polemik Ijazah Gibran dan Wacana Pemakzulan di Parlemen

Jumat, 6 Nov 2026 - 15:45 WIB