Suka Makmue : Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dari Aula Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue pada Senin (21/4/2025).
Kegiatan Rakor yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dan sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H. menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen penuh mendukung seluruh kebijakan nasional terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan pengendalian inflasi di daerah.
“Kami terus mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta dengan pelaku usaha dan masyarakat, agar laju inflasi tetap terkendali demi menjaga daya beli masyarakat,” ujar TRK, sapaan akrab Bupati Nagan Raya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan data terbaru perkembangan inflasi nasional per Maret 2025. Inflasi year-on-year (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi month-to-month (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65 persen.
“Dengan capaian tersebut, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-34 dari 186 negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia,” kata Mendagri Tito.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas inflasi nasional serta menyoroti pentingnya keberadaan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis, terutama dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Data tunggal ini akan menjadi pegangan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan berbagai program,” ujar Mendagri.
Mengenai program Sekolah Rakyat, Tito menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan peluang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
“Dengan alokasi anggaran mencapai Rp150-200 miliar per sekolah, saya mengharapkan Pemda untuk merespons cepat dan memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin,” imbaunya.
Saat ini tercatat 53 lokasi telah ditetapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dari total target 200 lokasi pada tahun 2025 sedangkan jumlah usulan dari pemerintah daerah mencapai 356 lokasi.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia, beserta pejabat terkait dari jajaran pemerintah daerah, yang mengikuti acara secara virtual dari daerahnya masing-masing. ( Red )
