KUTACANE – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan rawan bencana banjir. Langkah konkret itu diwujudkan melalui pembangunan tanggul pengaman sungai di Desa Natam, Kecamatan Ketambe, yang dimulai secara resmi melalui prosesi peletakan batu pertama pada Jumat, 20 Juni 2025.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M., bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, H. Irmawan, S.Sos., M.M., serta perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I. Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan lembaga teknis terus bergerak aktif menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Salim Fakhry menyampaikan bahwa pembangunan tanggul tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari dampak bencana.
“Kita jadikan kegiatan ini sebagai bentuk nyata ikhtiar bersama dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan menjaga masa depan Aceh Tenggara yang lebih aman dari bencana. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai pelayan rakyat, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang kehilangan rumah, sawah, atau ladang karena luapan sungai,” kata Bupati.
Ia menjelaskan bahwa Desa Natam dan sejumlah desa lain di sepanjang aliran sungai Ketambe telah berkali-kali mengalami kerugian akibat banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan. Banjir tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga memicu kerusakan infrastruktur, gagal panen, dan peningkatan risiko penyakit menular.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, H. Irmawan, menyatakan bahwa program pembangunan tanggul ini merupakan bagian dari hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam berbagai pertemuan di Aceh Tenggara. Ia menyebut, pihak legislatif akan terus mengawal dan memperjuangkan penganggaran untuk proyek-proyek strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di daerah.
“Kami di Komisi V DPR RI punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Pembangunan tanggul ini adalah bukti bahwa suara masyarakat Aceh Tenggara didengar dan diperjuangkan di pusat. Kami tidak ingin ada lagi desa yang tenggelam, anak-anak yang kehilangan akses sekolah, atau petani yang gagal panen karena banjir,” tegas Irmawan.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas nasional, terlebih dalam konteks perubahan iklim dan kerentanan desa terhadap bencana hidrometeorologi.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menyampaikan bahwa proyek pembangunan tanggul di Natam akan dilaksanakan sesuai standar teknis dengan sistem pengawasan yang ketat. Tanggul tersebut dirancang untuk mampu menahan luapan air sungai dengan volume tinggi serta dilengkapi dengan saluran pembuangan dan perlindungan tebing agar tidak mudah tergerus arus.
Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung sesuai jadwal agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. BWS juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat agar proses pengerjaan berjalan lancar dan partisipatif.
Warga Desa Natam menyambut baik dimulainya pembangunan tanggul tersebut. Mereka menyatakan bahwa selama ini hidup dalam kecemasan setiap musim hujan datang, karena air sungai yang meluap kerap merendam rumah, kebun, bahkan fasilitas umum.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Ini adalah harapan lama kami. Kami sudah bertahun-tahun memohon agar sungai ini dibentengi tanggul. Semoga pembangunannya lancar dan hasilnya kuat,” kata Iskandar, seorang warga setempat.
Warga berharap proyek ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat menjadi awal dari pembangunan berkelanjutan di wilayah mereka, termasuk pembenahan drainase desa, peningkatan akses jalan, dan revitalisasi pertanian.
Pembangunan tanggul Natam menjadi simbol dari sinergi antara pemimpin lokal dan wakil rakyat di pusat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Proyek ini tidak hanya menunjukkan bahwa pembangunan bisa sampai ke daerah terpencil, tetapi juga mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini rentan dan kurang tersentuh perhatian pemerintah pusat.
Dengan terwujudnya proyek ini, masyarakat Aceh Tenggara semakin optimistis terhadap masa depan daerah mereka. Langkah-langkah konkret seperti ini dianggap mampu membangkitkan kepercayaan publik terhadap fungsi representatif legislatif dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. (RED)
