Banda Aceh — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh mencatat capaian signifikan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai sepanjang semester pertama tahun 2025. Dari Januari hingga Juni, sebanyak 60 kali penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) berhasil dilakukan dengan total berat mencapai 4,5 ton. Angka ini mewakili 50 persen dari total nasional yang berjumlah sekitar 9 ton, menjadikan Aceh sebagai wilayah dengan penindakan NPP tertinggi di Indonesia.
Pencapaian ini menjadi sorotan utama dalam laporan kinerja semester I Bea Cukai Aceh yang dirilis pada Senin, 14 Juli 2025. Menurut Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Leni Rahmasari, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peningkatan kewaspadaan dan penguatan kerja sama lintas sektor, terutama di wilayah rawan penyelundupan. Ia menegaskan bahwa wilayah Aceh memiliki posisi geografis yang sangat strategis, namun sekaligus rentan sebagai pintu masuk barang terlarang.
“Aceh berada di jalur strategis yang kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika dari dua kawasan utama dunia, yaitu Golden Crescent dan Golden Triangle. Itu sebabnya kami meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum serta memperkuat pengawasan di perbatasan,” ujar Leni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara geografis, Provinsi Aceh memang berbatasan langsung dengan jalur laut internasional dan memiliki garis pantai yang luas, menjadikannya rentan terhadap penyelundupan. Dua kawasan produsen utama narkotika dunia, yakni Golden Crescent (Iran, Afghanistan, dan Pakistan) dan Golden Triangle (Myanmar, Laos, dan Thailand), menjadikan Aceh sebagai titik potensial masuknya narkoba ke Indonesia.
Dalam tiga tahun terakhir, tren penindakan NPP oleh Bea Cukai Aceh menunjukkan lonjakan yang konsisten. Pada tahun 2022, sebanyak 1,45 ton narkotika berhasil diamankan. Jumlah itu naik menjadi 2,35 ton pada 2023, meskipun sempat menurun menjadi 1,66 ton pada 2024. Namun hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025, capaian penindakan telah melampaui semua tahun sebelumnya, dengan total lebih dari 4,5 ton narkotika disita. Bea Cukai menilai tingginya volume barang bukti yang diamankan mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan, sekaligus indikasi masih tingginya potensi peredaran gelap narkotika di wilayah ini.
Selain pemberantasan narkotika, Bea Cukai Aceh juga memperkuat peran strategisnya dalam menjaga penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai hasil tembakau. Hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 7,3 juta batang rokok ilegal telah berhasil ditindak. Jumlah ini memang masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 21,9 juta batang, namun menunjukkan konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
Tren penindakan terhadap rokok ilegal sebelumnya menunjukkan lonjakan tajam. Pada 2022, tercatat 3,5 juta batang berhasil diamankan. Angka ini naik menjadi 14,3 juta batang pada 2023, dan melonjak drastis menjadi 21,9 juta batang pada 2024. Pemerintah menilai bahwa upaya berkelanjutan dalam pengawasan distribusi hasil tembakau tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga terhadap stabilitas pasar dan perlindungan terhadap produk legal dalam negeri.
Bea Cukai Aceh saat ini membina dan mengawasi 16 perusahaan rokok yang tersebar di empat wilayah utama, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, dan Meulaboh. Di Banda Aceh, perusahaan yang berada di bawah pengawasan antara lain Aceh Cigar International Group, Hawa Makmu Beurata, Rampago Jaya, dan Aceh Tobacco Mandiri. Di wilayah Lhokseumawe terdapat Aceh Ladang Donya, Bako Gayo Pr, Gayo Mountain Cigar Pr, Keretek Gayo Pd, Refat Pratama, dan Swy Gayo Cigar Pd. Sementara di Langsa, tercatat Sentausa Pd, Pr. Surya Group, Perusahaan Rokok Surya Group, dan Pr. Langsa Berkah Perkasa. Di wilayah Meulaboh terdapat Alila Group dan Kuba Nusantara.
Dalam aspek penegakan hukum, Bea Cukai Aceh juga menerapkan pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan prinsip humanis. Sepanjang semester pertama 2025, sebanyak 8 kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sementara itu, 12 kasus lainnya diselesaikan melalui mekanisme ultimum remidium dengan nilai penyelesaian mencapai Rp787.329.500. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp784.262.400, dan jauh di atas angka tahun 2023 sebesar Rp616.656.000. Mekanisme ultimum remidium merupakan pendekatan hukum yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, setelah upaya administratif dan edukatif ditempuh.
Bea Cukai Aceh juga berhasil melakukan penindakan terhadap berbagai barang ilegal lainnya seperti pakaian bekas (thrifting ilegal), kendaraan bermotor roda dua, suku cadang kendaraan, satwa dilindungi, bawang merah, dan teh hijau. Penindakan ini mencerminkan komitmen Bea Cukai dalam menjaga pasar domestik dari barang-barang ilegal yang dapat merusak struktur ekonomi dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, Bea Cukai Aceh menerapkan serangkaian strategi penguatan kelembagaan dan koordinasi. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di Bandara Sultan Iskandar Muda bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait, pelaksanaan operasi gabungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi pengumpulan dan analisis data intelijen dengan metode crawling digital.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, BNN, dan instansi daerah menjadi kunci dalam menghadang arus barang terlarang,” ujar Leni.
Seluruh capaian ini mencerminkan peran strategis Bea Cukai Aceh sebagai penjaga perbatasan, pelindung masyarakat, dan pengawal penerimaan negara. Di tengah berbagai tantangan, Bea Cukai tetap menunjukkan komitmennya untuk hadir dan bekerja nyata demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
“Kami sadar betul bahwa penyelundupan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan pencegahan menjadi bentuk perlindungan untuk bangsa,” pungkas Leni. (*)
