Rencana Pembelian Mobil Dinas Walikota Rp 3 Miliar di Banda Aceh ,FPA Nilai Tidak Rasional
Banda Aceh – Rencana pembelian mobil dinas untuk Wali Kota Banda Aceh senilai Rp 3 miliar mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketua Forum Pemuda Aceh, Syarbaini, menilai kebijakan ini tidak rasional dan tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama di tengah kondisi keuangan Kota Banda Aceh yang mengalami defisit besar.
Selain pengadaan mobil untuk wali kota, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP juga tertera anggaran untuk pengadaan mobil dinas bagi Wakil Ketua DPRK sebesar Rp 1,5 miliar dan Ketua DPRK sebesar Rp 950 juta. Secara keseluruhan, total anggaran untuk kendaraan dinas di Kota Banda Aceh mencapai Rp 5,45 miliar.
Syarbaini menyatakan bahwa tidak pantas kepala daerah maupun pimpinan legislatif membeli mobil dinas baru saat kondisi daerah sedang mengalami banyak permasalahan, termasuk defisit anggaran dan utang. Ia menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Banda Aceh saat ini mengalami defisit anggaran hingga Rp 39 miliar. Angka ini sangat fantastis. Seharusnya Wali Kota Illiza lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat daripada mengalokasikan anggaran untuk fasilitas mewah bagi pejabat,” ujar Syarbaini.
Forum Pemuda Aceh meminta Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, untuk mencoret anggaran pembelian mobil dinas tersebut. Selain itu, mereka juga mendesak Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, agar tidak membiarkan anggaran ini digunakan karena dianggap pemborosan dan tidak memiliki urgensi yang jelas.
Menurut Syarbaini, pengadaan kendaraan mewah di tengah keterbatasan anggaran hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa pejabat daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam sektor pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.
“Kami menanti gebrakan Wali Kota Illiza, apakah beliau benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Jika pengadaan mobil ini tetap dipaksakan, berarti kebijakan Pemko Banda Aceh tidak memihak rakyat kecil,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, Forum Pemuda Aceh mengancam akan menggelar aksi jalanan jika pembelian mobil dinas tersebut tetap dilanjutkan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk fasilitas pejabat.
