Jakarta – Pemerintah kembali meluncurkan Program Paket Ekonomi pada semester II-2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan arus investasi. Program ini akan dipercepat hingga akhir tahun dan berlanjut ke awal 2026 dengan berbagai skema bantuan, insentif, maupun stimulus baru.
Salah satu program utama adalah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi yang berlangsung Oktober 2025 hingga Maret 2026. Pemerintah menyiapkan slot untuk 20 ribu fresh graduate dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. “Nanti akan kita lihat apa program tersebut bisa di-roll over atau dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Pemerintah juga menghadirkan insentif fiskal berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) khusus pekerja sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp10 juta. Diskon 100% PPh 21 diberikan selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2025 dan menyasar 552 ribu pekerja. Selain itu, Program Bantuan Pangan ditingkatkan dengan tambahan minyak goreng 2 liter per bulan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, melengkapi bantuan 10 kg beras.
Bagi pekerja informal seperti ojol, kurir, hingga logistik, ada Program Diskon Iuran JKK dan JKM sebesar 50% untuk 731 ribu penerima. Airlangga menambahkan, fasilitas ini akan dipermudah dan diupayakan berlanjut terus-menerus. Dari sisi perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan relaksasi KPR dan pembiayaan rumah dengan bunga spesial, menargetkan 1.050 unit rumah mulai 1 Oktober 2025.
Program padat karya tunai juga digulirkan bagi 215 ribu pekerja melalui anggaran Rp1,93 triliun (Kementerian PUPR) dan Rp1,36 triliun (Kementerian Perhubungan). Menjelang Natal dan Tahun Baru, ada insentif tiket pesawat berupa PPN DTP, diskon jasa transportasi, serta program ritel termasuk Harbolnas seminggu penuh.
Dari sisi regulasi, pemerintah mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke sistem OSS yang berlaku mulai 5 Oktober 2025. Program pilot perkotaan juga dikolaborasikan dengan Pemprov DKI dengan anggaran Rp2,7 triliun untuk renovasi rumah dan ruang kerja bagi ekonomi gig.
Airlangga menyebut sejumlah program akan berlanjut di 2026, mulai dari insentif UMKM PPh Final 0,5% hingga 2029, perpanjangan diskon PPh 21 DTP sektor pariwisata dan industri padat karya, PPN DTP properti hingga Rp2 miliar, serta perluasan diskon iuran JKK-JKM bagi 9,9 juta pekerja BPU.
Selain itu, terdapat lima program khusus penciptaan lapangan kerja, di antaranya pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih di 81 ribu koperasi dengan target 1,38 juta pekerja, program replanting perkebunan untuk enam komoditas strategis, Kampung Nelayan Merah Putih hingga 1.000 lokasi, revitalisasi tambak Pantura, serta modernisasi kapal nelayan dan budidaya udang terpadu di Waingapu, NTT. Totalnya, program-program tersebut diproyeksikan menyerap jutaan pekerja baru dalam beberapa tahun ke depan.
“Untuk mengakselerasi implementasi program prioritas, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang akan segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tutur Airlangga.
