Pembangunan IKN Untuk Pemerataan Ekonomi Nasional

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 23 Juni 2023 - 18:25 WIB

50273 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan perekonomian Nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa program pemindahan Ibukota Negara RI ke Kalimantan, atau yang biasa kita kenal sebagai Program Pembangunan IKN.

Arah kebijakan pemindahan IKN pada dasarnya telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia.

Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dendi Ramdani, Department Head of Industry & Regional Research, Office of Chief Economist, Bank Mandiri mengatakan, saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di ekonomi Indonesia, diantaranya adalah disparitas ekonomi yang sangat tinggi antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Pusat ekonomi sangat terkonsentrasi di Jawa menyebabkan hampir 60% dari PDB itu dihasilkan di Jawa.

“Penduduk juga dengan demikian terkonsentrasi di Jawa, dengan hampir sekitar 160 juta penduduk dari 270 juta penduduk ada di Jawa,” ungkapnya melalui keterangan, Jum’at (23/6).

Masalah lainnya adalah, Jakarta sebagai ibukota negara RI sudah sangat penuh dengan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas karena jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan bisnis yang sudah begitu besar. Oleh sebab itu, tingkat kejenuhan ini akan sulit bagi Jakarta untuk bisa berperan efektif sebagai ibukota negara.

“Permasalahannya bisa kita lihat seperti kemacetan, banjir dan polusi. Oleh karena itu, pemindahan ibukota ke Kalimantan menjadi sangat strategis,” ujar Dendi.

Dengan pemindahan Ibukota, kita bisa berharap, ada daya Tarik sendiri di Ibukota baru sehingga aktivitas ekonomi dan bisnis mulai tumbuh. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata antara Jawa dengan Luar Jawa.

Dengan pemindahan pegawai negeri ke IKN, diharapkan aktivitas ekonomi dan bisnis juga bisa diciptakan dan di akselerasi. Hal ini penting untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan karena selain ada pemerataan, tentu kita berharap ada pertumbuhan baru atau sumber-sumber pertumbuhan baru yang diciptakan di Ibukota Negara tersebut.

“Melihat trend global dan juga nasional, beberapa program yang dikembangkan dalam program pembangunan Ibukota baru ini akan lebih fokus pada industri yang bersih sehingga terjadi pula transformasi dari ekonomi kita yang konvensional dengan polusi tinggi dan tidak sustainable di ibukota baru kita hijrah ke satu pola ekonomi baru yang lebih bersih, green, dan sustainable,” terangnya.

Oleh karena itu, IKN sangat penting dipersiapkan agar investor atau pabrik yang masuk ke wilayah tersebut mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga kita bisa betul – betul tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga pertumbuhan ekonomi yang sustainable karena berbasiskan dari aktivitas ekonomi yang green.

“Ini adalah masa depan ekonomi Indonesia yang perlu disiapkan karena selain pemerataan, juga perlu mentransformasi kegiatan ekonomi yang lebih sustainable dan green sehingga permasalahan yang selama ini ada, pelan – pelan akan berkurang atau diatasi dengan sendirinya ketika pemerintah mengembangkan ibukota negara RI yang baru di Kalimantan Timur,” tutupnya. (RED)

Berita Terkait

Polri Gelar Operasi Patuh Mulai 14 Juli, Fokus Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Kapolri Tegaskan Anggota Polri Terlibat Pembunuhan Brigadir Nurhadi Akan Dipecat dan Dipidanakan, Soroti Juga Kasus Narkoba Polres Nunukan
DPR RI Siap Menyetujui Anggaran Kemenkop 2026, Budi Arie Tegaskan Komitmen Wujudkan Pembangunan dari Desa
Kakanwil BPN Kepri Launching Layanan Peralihan Elektronik se-Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam
Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Paulus Beri Kuliah Umum di Lemhannas RI: Bahas Geopolitik Menuju Indonesia Emas 2045
Pengamat Soroti Framing Terhadap Budi Arie Motif Politis dan Hate Budi Arie Perangi Situs Judo
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengelolaan Kawasan Pertanian dan Peternakan Blang Rakal
Memahami Perbedaan Data Kemiskinan: Mengapa Angka Bank Dunia dan BPS Tak Bisa Disamakan

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 09:02 WIB

Bea Cukai Aceh Ungkap 4,5 Ton Narkotika Semester Pertama 2025, Separuh dari Total Nasional

Jumat, 11 Juli 2025 - 20:03 WIB

BenQ dan Datascrip Perkuat Pengadaan Digital Berbasis Produk Lokal di Aceh

Jumat, 11 Juli 2025 - 11:49 WIB

M Hawanis Ketua LSM Rambu Darat Apresiasi Dinas ESDM Aceh, Sumur Minyak Rakyat Menuju Legalitas

Jumat, 11 Juli 2025 - 01:48 WIB

Museum Tsunami Aceh Gelar Pameran Temporer, Ajak Masyarakat Siaga Hadapi Bencana

Rabu, 9 Juli 2025 - 16:22 WIB

Penerimaan Bea Cukai Aceh Semester I 2025 Tembus Rp1,13 Triliun, Naik Dua Kali Lipat

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:31 WIB

KKN USM 2025: Dari Pembekalan Menuju Pengabdian Berdampak

Selasa, 8 Juli 2025 - 01:44 WIB

Bea Cukai Aceh Berikan Pembebasan Bea Masuk Lebih dari 1,5 Juta Dolar AS untuk Dukung Investasi Hulu Migas dan Ketahanan Energi Nasional

Minggu, 6 Juli 2025 - 22:46 WIB

Ribuan Warga Terima Sajikan Bubur Kanji Asyura untuk Warga Dari DPW GR Aceh

Berita Terbaru