Pembangunan IKN Untuk Pemerataan Ekonomi Nasional

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 23 Juni 2023 - 18:25 WIB

50210 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan perekonomian Nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa program pemindahan Ibukota Negara RI ke Kalimantan, atau yang biasa kita kenal sebagai Program Pembangunan IKN.

Arah kebijakan pemindahan IKN pada dasarnya telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia.

Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional

Dendi Ramdani, Department Head of Industry & Regional Research, Office of Chief Economist, Bank Mandiri mengatakan, saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di ekonomi Indonesia, diantaranya adalah disparitas ekonomi yang sangat tinggi antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Pusat ekonomi sangat terkonsentrasi di Jawa menyebabkan hampir 60% dari PDB itu dihasilkan di Jawa.

“Penduduk juga dengan demikian terkonsentrasi di Jawa, dengan hampir sekitar 160 juta penduduk dari 270 juta penduduk ada di Jawa,” ungkapnya melalui keterangan, Jum’at (23/6).

Baca Juga :  Hadiri HUT ke-45 FKPPI, Menhan Prabowo: FKPPI adalah Pewaris Utama Kemurnian Nilai-Nilai Pancasila

Masalah lainnya adalah, Jakarta sebagai ibukota negara RI sudah sangat penuh dengan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas karena jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan bisnis yang sudah begitu besar. Oleh sebab itu, tingkat kejenuhan ini akan sulit bagi Jakarta untuk bisa berperan efektif sebagai ibukota negara.

“Permasalahannya bisa kita lihat seperti kemacetan, banjir dan polusi. Oleh karena itu, pemindahan ibukota ke Kalimantan menjadi sangat strategis,” ujar Dendi.

Dengan pemindahan Ibukota, kita bisa berharap, ada daya Tarik sendiri di Ibukota baru sehingga aktivitas ekonomi dan bisnis mulai tumbuh. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata antara Jawa dengan Luar Jawa.

Dengan pemindahan pegawai negeri ke IKN, diharapkan aktivitas ekonomi dan bisnis juga bisa diciptakan dan di akselerasi. Hal ini penting untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan karena selain ada pemerataan, tentu kita berharap ada pertumbuhan baru atau sumber-sumber pertumbuhan baru yang diciptakan di Ibukota Negara tersebut.

Baca Juga :  Presiden Minta Polri Tidak Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

“Melihat trend global dan juga nasional, beberapa program yang dikembangkan dalam program pembangunan Ibukota baru ini akan lebih fokus pada industri yang bersih sehingga terjadi pula transformasi dari ekonomi kita yang konvensional dengan polusi tinggi dan tidak sustainable di ibukota baru kita hijrah ke satu pola ekonomi baru yang lebih bersih, green, dan sustainable,” terangnya.

Oleh karena itu, IKN sangat penting dipersiapkan agar investor atau pabrik yang masuk ke wilayah tersebut mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga kita bisa betul – betul tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga pertumbuhan ekonomi yang sustainable karena berbasiskan dari aktivitas ekonomi yang green.

“Ini adalah masa depan ekonomi Indonesia yang perlu disiapkan karena selain pemerataan, juga perlu mentransformasi kegiatan ekonomi yang lebih sustainable dan green sehingga permasalahan yang selama ini ada, pelan – pelan akan berkurang atau diatasi dengan sendirinya ketika pemerintah mengembangkan ibukota negara RI yang baru di Kalimantan Timur,” tutupnya. (RED)

Berita Terkait

Delapan Orang dan Sejumlah Uang Terjaring OTT Masih Didalami dan Diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Pimpin Sertijab Pangdam I/BB dan Danseskoad, Kasad Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Inspiratif
TA Khalid : Selamat Kepada Al Farlaky – Zainal (Azan) Di Aceh Timur
AMAN JARUM, Ucapkan selamat pada pemenang Pilbup Gayo Lues – Aceh Temiang
Pilkada Serentak 2024 Siap Digelar
Pilkada Serentak 2024, Wamendagri Ingatkan Netralitas Kepala Desa
Menteri Imigrasi dan Pemasyrakatan Tegaskan Tak Sanksi Petugas Lapas Penyebar Video Napi Nyabu
Kalapas dan KPLP Dinonaktifkan Usai Petugas Ngaku Dimutasi gegara Video Napi Pesta Sabu

Berita Terkait

Selasa, 3 Desember 2024 - 14:32 WIB

KIP Aceh Harus Tegas dan Transparan dalam Memastikan Rekapitulasi Suara Pilkada

Senin, 2 Desember 2024 - 23:53 WIB

Money Politik Marak di Aceh?

Senin, 2 Desember 2024 - 20:08 WIB

Pilkada di Aceh Utara Berjalan Kondusif, GAM Mufakat Tegaskan Keributan Hanya Ulah Segelintir Oknum

Senin, 2 Desember 2024 - 19:57 WIB

Pangdam Iskandar Muda Serahkan Bantuan Rumpon Kepada Nelayan Desa Lamteungoh Aceh Besar

Senin, 2 Desember 2024 - 10:08 WIB

Mahfudz Y Loethan : Kemenangan Mualem-Dek Fadh Awal Perubahan untuk Aceh yang Lebih Baik

Minggu, 1 Desember 2024 - 22:32 WIB

Kemenangan Muzakir Manaf-Fadhullah Dinilai Hasil Demokrasi Bersih

Minggu, 1 Desember 2024 - 20:58 WIB

Kemenangan Muzakir Manaf-Fadhullah Dinilai Hasil Demokrasi Bersih

Minggu, 1 Desember 2024 - 00:29 WIB

YBHA : Mari Semarakkan Festival Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan & Anak

Berita Terbaru

BANDA ACEH

Money Politik Marak di Aceh?

Senin, 2 Des 2024 - 23:53 WIB