Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa perekonomian nasional masih dibayangi oleh ketidakpastian global yang belum mereda. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA edisi September 2025 yang berlangsung pada Senin (22/9/2025). Menkeu menyoroti sejumlah faktor eksternal yang perlu diwaspadai, terutama konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi global.
Menurut Purbaya, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai dua kekuatan ekonomi dunia membawa dampak nyata terhadap rantai pasok global. Imbasnya bisa menjalar ke negara berkembang, termasuk Indonesia. “Risiko global harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya di hadapan awak media.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah mengaku telah menyiapkan serangkaian kebijakan sebagai tameng untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. Fokus utama diarahkan pada pembiayaan sektor-sektor prioritas dan pemantapan program perlindungan sosial yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga Agustus 2025, total belanja negara telah mencapai Rp1.160,3 triliun. Angka itu berasal dari gabungan realisasi belanja kementerian dan lembaga serta pos belanja non-kementerian. Pemerintah juga menegaskan bahwa belanja tersebut akan terus dipacu untuk menjaga momentum pertumbuhan, mendorong daya beli, dan memperluas efek berganda di sektor riil.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti bahwa pos anggaran pendidikan mendapat porsi besar dengan realisasi mencapai Rp357,1 triliun atau sebesar 49,3 persen dari total alokasi. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program strategis seperti pemberian beasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS), dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di berbagai daerah.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas fundamental. Hingga Agustus 2025, realisasi belanja untuk kesehatan mencapai Rp119,6 triliun atau sekitar 54,7 persen dari PDB. Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, revitalisasi fasilitas kesehatan, hingga percepatan akses layanan di pelosok.
Pemerintah juga terus menggenjot program-program prioritas unggulan seperti Sekolah Rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan cek kesehatan gratis. Saat ini, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan melayani hampir 10 ribu siswa. Anggaran yang telah direalisasikan untuk program ini tercatat sebesar Rp788,7 miliar.
Di sisi lain, MBG yang digagas sebagai upaya untuk menekan angka stunting dan menjaga asupan gizi keluarga prasejahtera, telah menjangkau lebih dari 22 juta penerima manfaat hingga September. Pemerintah menargetkan cakupan penerima mencapai 82 juta orang, dengan dukungan lebih dari seribu dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, pemerintah juga menyalurkan subsidi energi dan pangan dengan alokasi mencapai Rp218 triliun. Subsidi tersebut mencakup BBM, LPG, pupuk, serta sejumlah komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Tak hanya itu, sektor infrastruktur nasional juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp142,1 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga perumahan rakyat guna memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pemerataan pembangunan.
Wamenkeu Suahasil menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat realisasi belanja. Ia berharap akselerasi belanja negara akan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga tafsir optimisme di tengah ketidakpastian global. “Pemerintah menargetkan APBN terus menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (*)
