Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal melakukan patroli langsung ke berbagai kementerian dan lembaga (K/L) mulai bulan depan. Langkah ini diambil untuk memastikan penyerapan anggaran tahun 2025 berjalan optimal dan tidak tersendat jelang akhir tahun.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Selasa (16/9/2025). Ia menyebutkan, jika hingga Oktober 2025 masih ada anggaran yang tak juga terserap, maka langkah terakhir adalah menarik kembali anggaran tersebut.
“Kami akan mulai melakukan patroli bulan depan. Kami ingin pastikan anggaran negara digunakan seefisien mungkin. Kalau sampai Oktober tidak juga terserap, ya kami tarik,” ujar Purbaya di hadapan awak media.
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tetap akan memberikan pendampingan dan dukungan teknis agar program di kementerian/lembaga bisa berjalan, namun ia tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika dana negara mengendap tanpa kemajuan signifikan.
Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terdapat tiga kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, yakni:
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 166,26 triliun
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp 126,62 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 110,95 triliun
Ketiganya disebut Purbaya sebagai prioritas pemantauan, mengingat nilai anggaran yang fantastis dan peran strategis dalam pembangunan nasional serta keamanan negara.
“Toh ini uang rakyat. Kalau program-programnya tidak jalan, jadi sia-sia. Kita akan cek kemajuannya satu-satu,” kata Purbaya.
Sementara untuk tahun 2026, dalam dokumen RAPBN yang tengah disusun, terlihat lonjakan signifikan pada beberapa pos anggaran. Tiga lembaga/kementerian dengan anggaran terbesar antara lain:
- Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 268 triliun
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp 187 triliun
- Polri sebesar Rp 145,65 triliun
Naiknya anggaran BGN secara drastis disebut untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam mengatasi krisis gizi dan stunting, sekaligus membangun fondasi kesehatan generasi muda Indonesia.
Purbaya memastikan langkah pengawasan dan evaluasi menyeluruh akan terus ditingkatkan dalam pemerintahan baru ini, agar tidak ada celah anggaran mubazir.
“Patroli ini bentuk transparansi. Kita ingin habisnya uang negara sesuai tujuan, bukan karena dikejar waktu atau asal terserap. Kalau tidak jalan, ya dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal reformasi belanja pemerintah, yang tengah difokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan deliverables nyata. Pemerintah, katanya, tidak hanya mengejar angka penyerapan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat langsung ke masyarakat.
Kementerian Keuangan akan mengeluarkan laporan evaluasi penyerapan setiap triwulan dan memberi rekomendasi terhadap K/L yang dianggap stagnan atau lamban dalam pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus, sanksi administratif hingga pemotongan anggaran bisa diberlakukan.
Dengan pendekatan patroli ini, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah serius menjaga disiplin fiskal tanpa menghambat pelaksanaan program strategis nasional. (*)
