Jakarta — Isu mengenai keberadaan kapal bertuliskan “JKW-Mahakam” dan “Dewi Iriana” yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Kapal tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menanggapi kabar tersebut, Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara dengan nada santai. Ia tidak menanggapi isu tersebut secara emosional, melainkan dengan guyonan yang justru meredakan ketegangan opini publik.
“Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya. Alhamdulillah punya kapal,” ucap Jokowi sambil tertawa saat diwawancarai pada Jumat (13/6/2025).
Spekulasi liar mengenai keterlibatan Jokowi dalam kepemilikan kapal-kapal itu mencuat setelah sebuah video yang memperlihatkan kapal bertuliskan “JKW-Mahakam” dan “Dewi Iriana” viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan nama kapal tersebut dengan inisial Presiden Jokowi dan nama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Namun, klarifikasi resmi dari perusahaan pemilik kapal langsung membantah segala bentuk keterkaitan dengan tokoh publik, apalagi Presiden.
Sekretaris Perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk, Desi Femilinda Safitri, menegaskan bahwa penamaan kapal merupakan keputusan internal perusahaan dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk merujuk atau memberi kesan afiliasi dengan Joko Widodo atau keluarganya.
“Penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun,” jelas Desi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.
Lebih lanjut, Desi juga menekankan bahwa kapal-kapal tersebut sebagian besar beroperasi di wilayah Kalimantan, bukan di kawasan Raja Ampat sebagaimana disebut dalam berbagai narasi viral. “Isu yang berkembang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tambahnya.
Sejumlah analis politik menilai bahwa pengaitan nama kapal dengan Presiden merupakan bentuk misinformasi yang cepat menyebar akibat kemiripan nama, bukan bukti keterlibatan langsung. Mereka juga menilai respons santai dari Jokowi berhasil meredam reaksi berlebihan dari publik dan meminimalisir spekulasi lebih jauh.
Di tengah tensi politik dan ekonomi yang tinggi, isu-isu semacam ini kerap muncul dan menjadi konsumsi publik, terutama ketika menyangkut nama besar pejabat negara. Namun, klarifikasi resmi dari pihak perusahaan dan sikap terbuka dari Presiden sendiri menjadi penting untuk memastikan transparansi dan mencegah pembentukan opini sesat.
Dengan adanya tanggapan langsung dari Presiden dan penjelasan tertulis dari perusahaan pemilik kapal, isu kepemilikan kapal bertuliskan “JKW” yang sempat menjadi polemik kini perlahan mereda. Meskipun demikian, publik tetap diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menyerap dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. (*)
