Banda Aceh – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Qanun (Raqan) Kota Sabang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bangsal Garuda pada Selasa (23/5/2023) pagi.
Raqan yang dibahas pada pertemuan tersebut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2023-2043 dan Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Gampong.
Pada kesempatan tersebut, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Rakhmat Renaldy mengatakan, harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah upaya dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, aturan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dan tentunya harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” ujar Rakhmat.
Ia menyambung, pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
“Upaya yang kita lakukan hari ini harus mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik,” sambungnya.
Selain Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh, Rapat pengharmonisasian ini dihadiri pula oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Junarlis, sejumlah pejabat struktural, dan seluruh tenaga perancang perundang-undangan dan analis hukum Kemenkumham Aceh.
Hadir pula Wakil Ketua DPRK Sabang, Ketua Pansus I DPRK Sabang, Kadis Sosial dan BPM Kota Sabang, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Sabang, Kabag Hukum Setdako Sabang, dan sejumlah anggota DPRK Sabang lainnya.
Disamping itu, Wakil Ketua DPRK Sabang Armadi menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh. Ia menyadari dalam membuat peraturan yang berkualitsas, maka pembentukan rancangan peraturan ini sangat membutuhkan masukan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.
“Karena kita tidak mempunyai tenaga perancang, perancang terdapat di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, sehingga kita membutuhkan masukan agar peraturan ini berkualitas,” kata Armadi. (IP)
