Bawaslu Hadapi Masalah Netralitas ASN

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 12 Oktober 2023 - 01:56 WIB

50382 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta  – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghadapi berbagai persoalan terkait teknis hukum, dan pemaknaan dalam menangani pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Masalah ASN memang luar biasa. Dalam Pilkada 2020, terdapat 1.536 dugaan pelanggaran, sementara jumlah perkara yang dihentikan ada 53 dan yang direkomendasikan (untuk ditindaklanjuti) ada 1.398,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslun RI, Puadi, melalui keterangan tertulisnya, usai menerima audiensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Puadi mengatakan, bahwa terdapat perbedaan penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Menurutnya, dalam UU ASN pelanggaran netralitas ASN hanya dikenakan sanksi administrasi.

Sementara, dalam UU Pemilu dan UU Pilkada terdapat dua jenis sanksi, yakni administrasi dan pidana.

Selain itu, banyaknya rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN dengan status penanganan yang tidak jelas juga menjadi persoalan tersendiri.

“Ada juga rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang tidak ditindaklanjuti PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Itu catatan krusial,” ujarnya.

Baca Juga :  Dukungan Terhadap Syahrul Yasin Limpo Terus Mengalir

Dia menyatakan, bahwa Bawaslu akan memasifkan sosialisasi aturan terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu karena masih tingginya pelanggaran netralitas.

Berdasarkan data KASN pada 2022, terdapat 2.073 pegawai sipil yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas.

Sejumlah 1.605 orang atau 77,5 persen dari jumlah ASN yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran dan mendapat rekomendasi KASN untuk dijatuhi sanksi.

Sementara itu, 88,5 persen dari jumlah ASN yang terbukti melanggar atau sejumlah 1.420 orang telah ditindaklanjuti kasusnya dan mendapatkan sanksi moral dan disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (IP)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan
Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor
Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras
TNI dan Polri Terus Bersinergi di Papua Barat
Sidang PHPU Pilpres, KPU akan Serahkan Tambahan Alat Bukti
MUI Imbau Masyarakat Utamakan Riset sebelum Memboikot Produk Terafiliasi Israel
Kementan Buka Beasiswa SDM Sawit untuk Tiga Ribu Orang
Pastikan Arus Balik Lebaran Lancar, Kapolri Gelar Patroli Udara

Berita Terkait

Minggu, 31 Maret 2024 - 14:53 WIB

Rudi Tarigan : Ingatkan Kepala Desa Jangan Gelap Mata Gunakan Dana Desa Jelang Lebaran

Minggu, 31 Maret 2024 - 14:36 WIB

Proyek Pengaspalan Jalan Nasional di Wilayah PPK 3.5 Aceh Tenggara Diduga Tidak Gunakan K3 saat Pengaspalan

Kamis, 28 Maret 2024 - 20:37 WIB

Pj. Gubernur Kirim Bantuan Masa Panik Untuk Korban Puting Beliung Aceh Tenggara

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:47 WIB

Relawan Meminta Ali Basrah Maju di Pilkada 2024

Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:29 WIB

PENJARA Endus Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota DPRK Agara Penimbunan Pupuk Subsidi.

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:58 WIB

PPK 3.5 Asal asalan Melaksanakan Pekerjaan Perawatan Saluran Drainase Pada Ruas Jalan Nasional

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:34 WIB

PENJARA Endus Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota DPRK Agara Penimbunan Pupuk Subsidi

Sabtu, 23 Maret 2024 - 03:20 WIB

Galian C Ilegal Diduga Marak di Agara, LIRA Minta Polda Aceh ‘Telisik’

Berita Terbaru