JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat tersebut disampaikan dalam pertemuan antara keduanya di Istana.
Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa, 10 November 2026.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dengan menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Prasetyo.
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Presiden menolak niat tersebut. Menurutnya, tidak benar dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran. Dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran. Sementara Gibran memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Keputusan Gibran menyampaikan niat pengunduran diri itu muncul di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran sebelumnya telah merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu, 7 Oktober 2026.(*)
