Muhammad Khalqis Syandy – Rakyat Aceh
BARANEWS | Di Pulo Keunari, Tiro, Pidie, sejarah kembali berulang dengan pola yang paling memuakkan. Pada Rabu 4 November 2026, rakyat pekerja di sebuah meunasah kecil sedang merayakan Maulid Nabi, melantunkan shalawat, membagi kenduri. Di tengah doa itu, negara datang bukan membawa berkah, tapi membawa bedil. Hanya karena pengibaran Bendera Bulan Bintang di pekarangan musala, aparat dari Kompi Tiro masuk, membubarkan, lalu melepaskan peluru tajam. Seorang pemuda proletar berusia 20 tahun berinisial AR mati dengan dada tertembus, 14 rakyat lainnya harus dilarikan ke rumah sakit, termasuk anak 10 tahun dan ibunya yang jadi korban pemukulan aparat. Satu orang meninggal dan tiga belas orang terluka dalam insiden penertiban bendera di Meunasah Desa Pulo Keunari itu.
Jangan lagi kita dibodohi dengan istilah oknum. Ini bukan oknum yang kebablasan. Ini adalah watak asli militerisme. Militerisme adalah ideologi kelas penguasa yang percaya bahwa setiap ekspresi rakyat, setiap simbol identitas, setiap kerumunan di meunasah, adalah ancaman yang harus ditertibkan dengan kekerasan. Ia tidak pernah belajar membedakan antara mimbar dan medan tempur, karena bagi mesin perang borjuis, seluruh wilayah adalah medan tempur dan seluruh rakyat adalah musuh potensial. Ketika negara sudah tidak punya argumen politik, ia akan selalu kembali ke argumen peluru. Dan Tiro adalah buktinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tiro bukan wilayah kosong. Tiro adalah jantung sejarah perlawanan rakyat Aceh. Tiro adalah nama yang mengandung ingatan kolektif tentang penindasan, tentang DOM, tentang darah yang tumpah selama puluhan tahun. Mengirim kompi bersenjata untuk mengurus selembar kain di acara Maulid di Tiro adalah bentuk buta sejarah yang disengaja. Ini adalah arogansi kolonial internal. Negara yang menandatangani MoU Helsinki pada 2005 dan berjanji mengakhiri pendekatan militer, pada 2026 masih menggunakan logika yang sama persis seperti Orde Baru. Qanun Bendera Aceh yang lahir dari kompromi politik damai itu diinjak dengan sepatu lars. Pemerintah pusat bahkan sampai harus menyatakan akan menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan warga dan melukai belasan lainnya itu, karena mereka tahu api yang mereka sulut di Tiro bisa membakar seluruh bangunan perdamaian.
Maulid Nabi di meunasah itu adalah kebudayaan proletar, kebudayaan rakyat pekerja yang berkumpul, berdoa, dan berbagi. Ia adalah ruang komunal yang tidak menghasilkan profit bagi siapa pun. Dan justru karena itulah ia dianggap berbahaya oleh logika militeristik. Fasisme tidak selalu datang dengan swastika. Di Indonesia, fasisme datang dengan dalih ketertiban, dengan dalih penertiban bendera, dengan dalih menjaga NKRI, lalu menembak rakyat yang sedang bershalawat.
Maka jangan bicara lagi tentang evaluasi prosedur atau pelatihan ulang. Yang busuk bukan prosedurnya, yang busuk adalah ideologinya. Selama komando teritorial, kompi-kompi pendudukan, dan doktrin keamanan yang memandang Aceh sebagai wilayah jajahan internal masih dipertahankan, maka tidak akan pernah ada perdamaian yang sejati. Perdamaian tanpa demiliterisasi hanyalah gencatan senjata kaum elit untuk berbagi kue kekuasaan di atas penderitaan rakyat.
Apa yang harus dituntut dari darah di Pulo Keunari? Pertama, keadilan yang tidak disandera oleh seragam. Semua pelaku lapangan dan komando harus diseret ke peradilan umum, bukan peradilan militer yang gelap dan korporatis. Kedua, cabut dan bubarkan pendekatan militeristik untuk urusan sipil di Aceh. Kembalikan keamanan kepada rakyat, bukan kepada bedil. Ketiga, hentikan romantisme terhadap militerisme. Tiro telah membuktikan bahwa moncong senapan tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan simbol, sejarah, dan martabat.
Jika shalawat rakyat pekerja saja masih dibalas dengan peluru tajam oleh negara borjuis ini, maka pertanyaan kita seharusnya bukan lagi mengapa bendera itu dikibarkan. Pertanyaan kita adalah sampai kapan kita membiarkan mesin perang itu hidup dan menembak doa-doa kita sendiri.
