JAKARTA | Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara mengenai wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra sulungnya. Jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan serta hak konstitusional setiap pihak.
“Kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” kata Jokowi kepada awak media usai mengikuti sidang kasus tudingan ijazah palsu di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Isu pemakzulan Wapres Gibran mengemuka pasca putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026) mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam putusannya, MA memutus surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
“Kabul, kabul kasasi, batas putusan Judex Facti, Adili Sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian kutipan amar putusan MA pada perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Sebelum MA mengeluarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah lebih dahulu memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Dalam putusan itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon. MK menilai perkara tersebut secara substansial tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, sebab Gibran sudah tidak berstatus sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.
