JAKARTA | Suasana tidak biasa terlihat di kompleks Badan Nasional Penanggulangan Bencana setelah beredar informasi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan lembaga tersebut. Sejumlah mobil berpelat TNI tampak terparkir di area lobi gedung BNPB, memunculkan tanda tanya besar di tengah upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi.
Pantauan di lokasi pada Selasa malam 13 Oktober 2026, beberapa unit kendaraan dinas dengan pelat TNI memasuki area gedung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah anggota TNI juga terlihat masuk ke dalam gedung BNPB. Hingga Selasa malam, belum ada konfirmasi resmi mengenai tujuan kedatangan anggota TNI tersebut ke gedung BNPB.
Kejanggalan semakin terasa ketika sejumlah petugas keamanan di lokasi sempat melarang awak media mengambil gambar di area gedung BNPB. Pelarangan terhadap kerja jurnalistik di lembaga publik yang tengah disorot kasus korupsi justru menambah kecurigaan akan adanya upaya menutup akses informasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton, mengaku belum mengetahui adanya informasi OTT yang melibatkan KPK.
“Kami belum dapat memberikan keterangan apa pun karena kami belum tahu apa-apa,” kata Berton saat dikonfirmasi.
Ia bahkan menegaskan sejak pagi hingga siang hari tidak ada OTT di kantor BNPB dan aktivitas pelayanan berjalan seperti biasa.
“Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa,” jelasnya.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan konfirmasi Ketua KPK Setyo Budiyanto yang membenarkan adanya OTT di lingkungan BNPB.
“Benar,” kata Setyo saat dikonfirmasi.
“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan,” ujarnya.
Kehadiran mobil berpelat TNI di tengah operasi senyap lembaga antirasuah menimbulkan pertanyaan kritis. Apa kepentingan institusi militer di kantor lembaga sipil penanggulangan bencana pada saat KPK tengah bekerja? Mengapa akses media justru dibatasi ketika prinsip transparansi seharusnya dikedepankan?
Tanpa penjelasan resmi, publik wajar menduga ada upaya mengaburkan persoalan. BNPB sebagai lembaga yang dibiayai uang rakyat dan mengelola urusan kemanusiaan seharusnya membuka diri, bukan justru menutup pintu informasi dengan dalih pelayanan normal. (*)
