Kutacane — Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M., memimpin apel kesiapsiagaan bencana yang digelar di halaman Markas Polres Aceh Tenggara, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya antisipatif Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menghadapi potensi bencana yang rutin terjadi di wilayah tersebut seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Apel diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Satpol PP, serta unsur Basarnas. Jajaran TNI dan Polri turut hadir bersama perwakilan dari sektor swasta, yaitu Direktur PDAM Kutacane dan Direktur Bank Aceh Syariah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh seluruh elemen, terlebih mengingat kondisi geografis Aceh Tenggara yang berada di kawasan pegunungan dan dekat dengan aliran sungai besar. Menurutnya, daerah ini termasuk rawan terhadap bencana alam, terutama di musim hujan dengan intensitas tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus siap siaga setiap saat. Hampir setiap tahun, bencana seperti banjir bandang dan longsor terjadi di daerah kita,” ujar Salim Fakhry dalam amanatnya.
Bupati juga menyoroti persoalan lingkungan sebagai salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana. Ia menyebut degradasi hutan di kawasan hulu menjadi pemicu utama banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa kecamatan. Dalam konteks ini, ia mendorong peningkatan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi.
Selain itu, masyarakat juga diminta memiliki pemahaman dasar tentang langkah-langkah kesiapsiagaan, termasuk mengenali titik evakuasi, jalur aman, dan cara merespons ketika bencana terjadi. Menurutnya, pengetahuan tersebut sangat krusial untuk meminimalisasi korban jiwa dan kerugian material.
“Masyarakat perlu tahu titik evakuasi dan langkah yang harus dilakukan saat bencana datang,” katanya.
Salim Fakhry menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis semata. Ia mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa dalam membangun sistem tanggap bencana yang terpadu dan berbasis kolaborasi.
“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Kita harus saling mendukung dan bekerja sama agar penanganan di lapangan lebih cepat dan efektif,” imbuhnya.
Kegiatan apel ditutup dengan pengecekan barisan personel dari berbagai instansi serta pemeriksaan peralatan dan kendaraan penunjang operasi penanggulangan bencana. Bupati Fakhry secara langsung meninjau kondisi sarana yang disiagakan, mulai dari mobil tangki air, perahu karet, hingga logistik darurat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berencana menjadikan apel kesiapsiagaan ini sebagai agenda rutin, seiring dengan meningkatnya dinamika cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang berdampak pada potensi risiko bencana. Hal ini merupakan bagian dari komitmen daerah membangun sistem penanganan bencana yang lebih sigap, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. (ZUL)
