Banda Aceh, 8 September 2025 — Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, Dr. Indra Utama, M.Pd, bersama Ketua Umum Yayasan Pendidikan Gunung Leuser, Drs. Jamanuddin, M.AP, menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh untuk membahas rancangan butir-butir kesepakatan kerja sama (MoU). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Potensi Daerah II, Lantai III Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Dari pihak Pemerintah Aceh, hadir sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir, M.Si; Kepala BPSDM Aceh Dr. Syaridin, M.Pd; Kepala Bappeda Aceh; Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan; Inspektorat Aceh; Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh; Kepala Dinas DPMTSP; serta para Kepala Biro dari lingkungan Setda Provinsi Aceh.
Agenda utama pembahasan mencakup beberapa poin strategis, antara lain:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan UGL
Penguatan sarana dan prasarana perkuliahan
Hilirisasi hasil penelitian dosen
Digitalisasi literasi dan pengelolaan perpustakaan
Rektor UGL, Dr. Indra Utama, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat peran UGL dalam pembangunan pendidikan tinggi di wilayah Aceh Tenggara.
Kerja sama ini menjadi wujud komitmen UGL dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Aceh, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Kami berharap MoU ini akan menjadi gerbang menuju transformasi UGL sebagai pusat pendidikan tinggi yang unggul, modern, dan berdaya saing, khususnya di wilayah Tengah Aceh dan perbatasan,” ujar Dr. Indra.
Senada dengan hal tersebut, Drs. Jamanuddin, M.AP, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di daerah serta membawa dampak positif bagi masyarakat luas.
Kami optimis, kerja sama ini akan memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya bagi civitas akademika UGL, tetapi juga bagi masyarakat Aceh dan Aceh Tenggara secara keseluruhan,” ungkapnya.
Melalui forum ini, UGL dan Pemerintah Aceh menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergi yang bertujuan mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi, memperluas akses, mendorong hilirisasi hasil riset, dan menciptakan inovasi berbasis kebutuhan daerah.
Kerja sama ini diharapkan segera dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi yang akan menjadi dasar berbagai program kolaboratif ke depan.
(Redaksi)