BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun langsung ke Aceh untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai masih membelenggu daerah berjuluk Serambi Mekkah. Desakan itu datang dari Tarmizi Age, seorang putra Aceh yang pernah bermukim di Denmark, Eropa. Dalam keterangannya pada Sabtu malam (6/9/2025), ia menegaskan bahwa kehadiran KPK menjadi penting karena Aceh selama ini mendapat kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam jumlah triliunan rupiah, namun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tak kunjung membaik.
Menurut Tarmizi, pertanyaan besar muncul terkait kemana aliran dana Otsus tersebut bermuara. Ia menyinggung soal dugaan adanya praktik penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oknum tertentu, sehingga dana yang seharusnya untuk pembangunan justru menguap dan berputar di kalangan segelintir pihak. “Di mana dana triliunan itu kini bersarang, mengapa Aceh terus-terusan miskin, siapa saja koruptornya, dan di bank mana saja disimpan? KPK harus membantu Aceh untuk menemukan pemakan aspal itu,” ujarnya.
Ia menilai, selama perilaku koruptif masih mengakar, mustahil ada kemajuan berarti di Aceh. Anggaran yang sejatinya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurutnya, hanya berputar dalam lingkaran sempit para elite. Akibatnya, rakyat di tingkat bawah tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. “Tidak akan ada kemajuan di negeri yang dihuni para koruptor, karena dana dan anggaran hanya berputar di geng-geng mereka, sedangkan rakyat tetap lapar,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, Tarmizi juga mendorong agar Presiden Prabowo Subianto mengambil peran aktif dalam mendorong KPK untuk melakukan siasatan menyeluruh di Aceh. Ia menekankan perlunya audit kekayaan terhadap pejabat-pejabat di Aceh untuk memastikan transparansi dan mencegah adanya praktik memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat. Baginya, pengawasan dari lembaga antirasuah tingkat nasional menjadi kunci untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini dianggap berlapis dan sulit disentuh.
Suara keras Tarmizi menambah daftar panjang desakan agar pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh lebih transparan dan akuntabel. Sejak diberlakukan, dana Otsus memang kerap menjadi sorotan publik, baik terkait efektivitas penggunaannya maupun dugaan penyalahgunaan. Bagi masyarakat Aceh, keberadaan KPK diharapkan bisa membuka tabir dan memberikan kepastian hukum, sehingga dana yang dikucurkan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata, bukan sekadar angka yang hilang di balik laporan keuangan.
Fenomena ini kembali mengingatkan pada tantangan besar yang dihadapi Aceh pasca-pemberlakuan Otsus. Meski bantuan dana besar terus mengalir dari pusat, kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Desakan agar KPK melakukan siasatan menjadi cerminan keresahan warga yang ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar janji pembangunan yang tak kunjung terwujud. (RED)
