Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi terkait polemik tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Menurut Dasco, tunjangan tersebut hanya berlaku selama satu tahun, yakni dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
“Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dasco menjelaskan, tunjangan diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas, agar anggota DPR tetap memiliki tempat tinggal selama masa jabatan. “Sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” sambungnya.
Wakil Ketua DPR menegaskan, uang Rp 50 juta per bulan hanya diberikan selama periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Dana tersebut digunakan untuk menyewa rumah selama masa jabatan anggota DPR yang berlangsung lima tahun, yakni 2024–2029. “Anggota DPR menerima tunjangan perumahan setiap bulan Rp 50 juta dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, yang akan dipakai untuk kontrak rumah selama lima tahun,” jelasnya.
Dasco menambahkan, setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan kontrak rumah. “Setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” tegasnya.
Menurut Dasco, pemberian tunjangan bulanan selama satu tahun disebabkan keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan pembayaran sekaligus di awal masa jabatan. “Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” kata Dasco.
Mengenai asal-usul angka Rp 50 juta per bulan, Dasco mengaku tidak mengetahui secara rinci. “Biasanya keputusan itu di Menkeu, tapi kemungkinan usulannya dari Sekretariat Jenderal dengan pertimbangan harga sewa rumah di Jakarta untuk lima tahun,” ujarnya.
Dasco juga meluruskan pernyataan anggota DPR TB Hasanuddin yang sempat menyebut gaji bersih anggota DPR mencapai Rp 100 juta per bulan. “Kemarin itu disampaikan oleh salah satu anggota dewan karena digabung dengan tunjangan perumahan. Jika tunjangan perumahan sudah hilang, angka gaji tidak sebesar itu lagi,” tandasnya.
Pernyataan Dasco ini diharapkan bisa meredam polemik di masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait mekanisme tunjangan perumahan anggota DPR periode 2024–2029. Klarifikasi ini menekankan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan bersifat sementara dan dimaksudkan sebagai kompensasi untuk kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan. (*)
