Kutacane, BARANEWS | Maraknya kasus oknum OTK yang mengaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tenggara, diduga melakukan pemerasan kepada sejumlah Kepala Desa di wilayah Aceh Tenggara, hal itu terungkap beberapa waktu lalu. Sehingga Hal ini, mendapat tanggapan serius dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Tenggara.
“Hal itu sangat meresahkan Kepala Desa se Aceh Tenggara, dan itu sangat menciderai, dan menodai profesi wartawan yang sesungguhnya, serta menodai organisasi PWI,” tegas Ketua PWI Aceh Tenggara Sumardi kepada sejumlah media jurnalistik Aceh Tenggara di ruangannya pada Sabtu (19/8/2023).
Sumadi juga paparkan , profesi jurnalistik dasarnya UU Pers no. 40 tahun 1999, disitu disebutkan, bahwa wartawan mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan penerbitnya dalam bentuk bagi hasil saham atau kesejahteraan lain, sehingga sudah jelas wartawan digaji oleh perusahaan media tempatnya bekerja.dan dalam melaksanakan tugas di lapangan, wartawan juga dilindungi oleh UU Kesehatan dan UU Ketenagakerjaan, dia harus mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan,” ujar Sumardi beruh itu.
Sumardi juga menghimbau kepada seluruh Kepala Desa se Aceh Tenggara apa bila ada oknum yang mengatas namakan Ketua PWI, dan meminta sejumlah uang untuk di transfer ke nomor Rekening, jangan di lanyani dan bila perlu laporkan kepihak yang berwajib atau langsung menghubungi no Henpone 081370277608 pengurus PWI Aceh Tenggara, dan bisa langsung datang ke kantor PWI di Desa Pulonas Jalan Manunggal No 1 Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara belakang lapangan tenis Kutacane.
“ Sekali lagi saya menghimbau apabila ada oknum yang mengatas namakan Sumardi sebagai Ketua PWI Aceh Tenggara, jangan di layani itu bukan saya,” tegas Sumardi, sesuai dengan ketentuan Dewan Pers, perusahaan penerbitan itu adalah berbentuk badan usaha, artinya perusahaan tersebut adalah profit oriented.
Dalam kode etik jurnalistik maupun kode etik wartawan Indonesia, ada hak tolak dari narasumber, bisa menggunakan aturan atau hak tersebut untuk menghindari perilaku-perilaku seperti itu beber ketua PWI.
Sementara itu di lapangan sebelum nya beberapa pekan lalu ada sejumlah wadah turun ke lapangan bukan membawa bendera pwi kata sejumlah kepala sekolah ke media ini juga mereka pada merasa tidak nyaman katanya, tetapi ngapain takut pihak Bpk pun telah turun ke pihak kami ujar kepala sekolah tak mau tulis jati dirinya tersebut mengakhiri konfirmasinya tersebut itu. (Sadikin).
