Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa bantuan perangkat pembelajaran layar digital pintar (smart digital screen) tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, usai menanggapi berbagai pertanyaan publik terkait distribusi bantuan digital untuk pembelajaran.
“Semua, semua (sekolah baik negeri maupun swasta) dapat,” ujar Atip saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, pengecualian hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang secara langsung menolak bantuan tersebut dengan alasan tertentu. Selepas dari itu, seluruh satuan pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pendidikan.
“Semua dapat, kecuali kalau mereka menolak,” katanya.
Atip menjelaskan bahwa penggunaan layar interaktif cerdas — yang juga dikenal sebagai interactive flat panel — diharapkan bisa berkontribusi terhadap pemberantasan buta aksara, terutama dalam hal peningkatan literasi digital.
“Dengan bantuan teknologi itu, kita bisa mempercepat pemberantasan buta aksara, Insya Allah,” ungkapnya.
Komitmen ini sekaligus menegaskan dukungan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan digital yang inklusif, tidak membedakan antara status sekolah negeri atau swasta.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana penyediaan layar digital pintar secara bertahap di seluruh sekolah. Ia menyebut, kendati saat ini baru mampu satu sekolah satu unit, namun target ke depan adalah mencakup 330 ribu sekolah secara nasional.
“Sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah, satu smart digital screen. Tahun ini, kita harapkan 330 ribu sekolah akan dapat,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip Wamendikdasmen.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga pengajar, khususnya di daerah terpencil.
Prabowo sebelumnya juga menggagas sistem pengajaran terpusat, melalui pemanfaatan studio digital nasional. Nantinya, 20 hingga 30 guru terbaik untuk setiap mata pelajaran akan dipilih dan ditayangkan secara langsung sebagai materi pembelajaran.
Kementerian Pendidikan bersama stakeholder terkait saat ini terus merampungkan proses distribusi perangkat serta pelatihan tenaga pendidik untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi berjalan efektif dan merata.
