Rabu, 30 Juli 2025 — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat (SR), yang kini mulai memasuki tahap implementasi di berbagai daerah. Dalam diskusi terbatas menjelang rapat kabinet bersama beberapa menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang setara dan bermutu.
Hingga akhir Juli 2025, dari target 159 lokasi Sekolah Rakyat yang direncanakan beroperasi tahun ini, sebanyak 63 SR telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025, dan telah menerima lebih dari 9.000 siswa dari berbagai daerah. Jumlah tersebut menunjukkan respons positif dari masyarakat terhadap model pendidikan alternatif yang disiapkan khusus bagi kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.
Program ini tidak hanya dirancang sebagai sarana pendidikan dasar, tetapi juga sebagai ekosistem pembelajaran yang mengedepankan pendekatan kontekstual, nilai gotong royong, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kurikulum dirancang untuk adaptif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus menanamkan keterampilan abad ke-21 bagi siswa.
Pemerintah merencanakan peluncuran bertahap berikutnya:
-
37 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada 1 Agustus 2025
-
59 Sekolah Rakyat dijadwalkan menyusul pada awal September
Adapun 41 lokasi lainnya masih menunggu hasil pendataan dari Kementerian Sosial sebelum disurvei oleh Kementerian PUPR untuk kesiapan infrastruktur.
Program ini didukung oleh anggaran negara sebesar Rp2,14 triliun dalam APBN 2025, dan dipastikan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2026 seiring dengan perluasan cakupan wilayah dan jumlah siswa.
“Ini adalah bentuk pemihakan nyata negara terhadap anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Mereka juga berhak atas pendidikan berkualitas, dan Sekolah Rakyat adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik,” ujar salah satu pejabat kementerian dalam forum tertutup.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sosial yang berfokus pada pengurangan kesenjangan dan penguatan fondasi sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menargetkan, dalam lima tahun ke depan, program ini mampu menjangkau ratusan ribu anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, jarak, dan faktor sosial lainnya.
Dengan dukungan lintas kementerian, keterlibatan pemda, serta pengawasan dari lembaga independen, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi simbol transformasi pendidikan yang tidak hanya melayani, tapi juga mengangkat harkat keluarga miskin menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat. (*)