Jakarta, 30 Juli 2025 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas kelanjutan dan penguatan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026, sebuah inisiatif strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025 dan telah beroperasi di 63 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut laporan tersebut, lebih dari 9.000 siswa telah diterima pada tahap awal pelaksanaan program.
“Ini adalah kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, dan hasilnya sudah terlihat. Sekolah Rakyat bukan hanya memberi ruang belajar, tapi juga harapan masa depan bagi ribuan anak-anak kita,” ujar Saifullah Yusuf di hadapan Presiden dan Wakil Presiden.
Program ini dirancang untuk terus berkembang secara bertahap. Dalam waktu dekat, sebanyak 37 lokasi tambahan akan mulai beroperasi pada awal Agustus, dan disusul 59 lokasi lainnya yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal September 2025. Total target siswa yang dapat ditampung hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 anak.
Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya pengawasan dan percepatan pelaksanaan, terutama menyangkut fasilitas, kurikulum, serta pelatihan tenaga pengajar. Ia juga meminta agar Kemensos dan Kementerian PUPR mempercepat sinkronisasi data dan survei untuk 41 titik tambahan yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara,” tegas Presiden.
Dibekali dengan anggaran APBN sebesar Rp2,14 triliun untuk tahun 2025, program ini disebut akan terus ditingkatkan pada 2026. Fokus utamanya adalah memberikan alternatif pendidikan berbasis komunitas yang tangguh, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan lokal.
Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempersempit kesenjangan pendidikan, memperluas keadilan sosial, dan menyiapkan generasi muda dengan kompetensi dasar yang kokoh di tengah ketidakpastian global. Rapat terbatas ini sekaligus menandai keseriusan pemerintah dalam membangun masa depan dari titik paling dasar: ruang kelas rakyat. (*)
