Bener Meriah Baranewsaceh.co – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bener Meriah, Armansyah, SE, M.Si menghadiri kegiatan harmonisasi stakeholders dalam penguatan rumah sakit yang berlangsung di aula Perwakilan BPKP Aceh, Banda Aceh, Kamis (21/9/2023).
Harmonisasi ini dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Aceh dan Perwakilan BPKP Aceh untuk mendorong terwujudnya pengelolaan rumah sakit termasuk BLUD didalamnya yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE, CRGP., CIAE dalam arahanya sekaligus membuka kegiatan tersebut, menyampaikan saat ini, sebanyak 71 persen Rumah Sakit Daerah (RSD) telah berstatus BLUD dari total 810 RSD dan hanya 38 Puskesmas yang telah berstatus BLUD dari total 10.134 Puskesmas di Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rumah sakit harus dapat mengendalikan kegiatannya agar tujuan dapat tercapai dengan tata kelola yang baik. Organ utama, dewan pengawas dan pejabat pengelola BLUD sebagai pihak terdepan harus dapat memprioritaskan dan mengendalikan risiko strategis program yang ditetapkan,” ungkapnya.
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Yudia Ramli., M.Si mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efektivitas, instansi pusat dan daerah yang tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
Disebutkan, untuk meningkatkan arah kebijakan pengelolaan BLUD, harus ditingkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis Pengelolaan BLUD.
“Serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif,” ujar Yudia Ramli.
Kegiatan itu, dihadiri oleh Sekda Provinsi Aceh, Bustami Hamzah, Ketua ARSADA Aceh, dr. Fachrul Jamal, Sp.An, seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Aceh, kepala badan/dinas keuangan Kabupaten/Kota se-Aceh, serta direktur dan dewan pengawas rumah sakit se-Provinsi Aceh. (Redaksi)
