JAKARTA | Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Putusan tersebut diambil dalam rangkaian persidangan yang berlangsung pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Terduga pelanggar dinilai melakukan perbuatan tercela terkait penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai pelaksana tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Pelanggaran yang menjerat perwira tinggi tersebut berkaitan dengan penggunaan akses perangkat teknologi milik institusi untuk melakukan penyadapan secara ilegal dan tidak sesuai prosedur operasional yang berlaku. Dalam pertimbangan majelis hakim, tindakan tersebut melanggar etika kelembagaan serta etika kepribadian yang tertuang dalam peraturan kepolisian mengenai kode etik profesi. Polri menegaskan bahwa proses persidangan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas serta memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap personel tanpa membedakan pangkat atau jabatan.
Menanggapi putusan sanksi administratif dan etik yang diterimanya, pihak yang bersangkutan telah menyatakan akan menempuh upaya hukum banding. Saat ini, permohonan banding tersebut sedang menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut oleh komisi tingkat banding. Selama proses persidangan, pihak eksternal yakni Kompolnas turut hadir untuk mengawasi berjalannya prosedur, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pembuktian barang bukti, guna menjamin transparansi serta akuntabilitas penegakan aturan internal kepolisian. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
