Aceh Timur | Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Dr. Lukman Hakim menegaskan atas kewenangan yang diberikan Undang-Undang, Kejaksaan melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Kejaksaan Negeri Aceh Timur profesional dan berintegritas dalam penanganan pidana korupsi. Perkara-perkara korupsi yang ditangani telah sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
“Penegakan hukum Kejaksaan dalam menangani pidana korupsi tidak semata-mata memidana memenjarakan pelaku korupsi, kita juga melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, mengejar aset. Kampanye anti korupsi terus kita lakukan, sehingga kedepannya Kabupaten Aceh Timur bebas dari korupsi,” tegas Lukman Hakim, Jumat 29 Maret 2024.
Upaya pencegahan praktik tindak pidana korupsi gencar digalakkan Kejari Aceh Timur. Membudidayakan pelayanan tanpa pungutan liar kepada masyarakat dan penggunaan anggaran pembangunan yang bersumber dari uang negara dan pembangunan pedesaan tanpa korupsi menjadi komitmen seluruh Aparatur di Kabupaten Aceh Timur.
“Sudah saatnya merubah pola pikir pelayanan di semua bidang. Menjadi tanggung jawab seluruh aparatur untuk menghasilkan pelayanann yang berkuaitas di Kabupaten Aceh Timur. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara harus benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Lukman Hakim.
Kajari Aceh Timur Lukman Hakim sadar adanya tanggung jawab Kejaksaan agar budaya jujur dan bebas korupsi terwujud di seluruh pelayanan publik, Organisasi Perangkat Daerah dan pemerintahan desa di Kabupaten Aceh Timur. Sehingga pihaknya berharap agar seluruh perangkat OPD dan aparatur desa mencegah praktik korupsi dalam pelayanannya.
“Kampanye anti korupsi gencar kita sosialisasikan, khususnya bagi penyelenggara negara, pemerintah dan juga badan usaha milik negara, termasuk kelompok masyarakat, tokoh pemuda dan ulama. Hal itu dilakukan atas komitmen Kejaksaan agar Kabupaten Aceh Timur bebas dari korupsi, pembangunan berjalan dan masyarakat hidup aman dan sejahtera,”ujar Lukman Hakim.
Pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah menangani 2 perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu :
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Struktur Jalan Beusa Seubrang Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 11.390.991.000,- (sebesal miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pelaksanaan Lanjutan Pengaspalan Jalan Rantau Panjang – Alue Tuwi Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.716.852.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
“Bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Timur berhasil memulihkan Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan 2 Perkara Tindak Korupsi ini sebesar Rp.2,7 M,” ujarnya. (FS)
