JAKARTA | Situasi di Aceh saat ini tengah disorot tajam menyusul mencuatnya berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dianggap tidak pro-rakyat. Kolonel TNI (Purn) Sri Radjasa dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada 19 November 2026 mengungkapkan adanya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan di provinsi tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan akut di Aceh, meskipun dana otonomi khusus yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai nilai fantastis, yakni lebih dari Rp100 triliun.
Sri Radjasa menilai bahwa persoalan mendasar terletak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap elit pemerintah daerah. Kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini dikritik karena dinilai tidak mampu menunjukkan kualitas seorang negarawan dan justru kerap absen dari wilayahnya. Ketimpangan sosial yang terjadi antara pejabat dan masyarakat umum memicu gejolak di tingkat akar rumput, yang kini tidak lagi mengatasnamakan kelompok tertentu, melainkan aspirasi murni masyarakat Aceh yang mendambakan kesejahteraan.
Dalam diskusi tersebut, isu penemuan cadangan gas di perairan Andaman sebesar 24 triliun kaki kubik turut menjadi perhatian. Terdapat kekhawatiran bahwa potensi sumber daya alam ini akan berakhir sama seperti sejarah pengelolaan blok gas Arun, di mana manfaat ekonomi tidak dirasakan langsung oleh warga lokal. Sri Radjasa menyoroti perlunya skema pengelolaan yang transparan dan berkeadilan, mengingat adanya kecurigaan bahwa proyek-proyek APBD maupun pengelolaan migas saat ini hanya dinikmati oleh segelintir elit dan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemegang kebijakan.
Selain itu, gerakan-gerakan yang menyuarakan penentuan nasib sendiri atau self-determination disebut mulai kembali muncul dan mendapat simpati dari generasi muda di Aceh. Fenomena ini, menurut Sri, merupakan bentuk protes atas pembiaran tata kelola keuangan yang dianggap amburadul serta lemahnya penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat didesak untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola dan memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial di Serambi Mekah. (*)










































