slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat karena Terlibat Pemufakatan Penyadapan Ilegal

Redaksi Bara News

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 01:08 WIB

5052 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso atas keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR. Dalam sidang itu, majelis menilai Eko Hadi telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Atas perbuatan tersebut, Eko Hadi dijatuhi dua sanksi sekaligus. Secara etika, perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Secara administratif, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Trunoyudo.

Putusan itu disampaikan kepada publik pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan. Eko Hadi yang hadir dalam sidang tersebut menyatakan tidak menerima putusan dan menempuh upaya banding.

“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” ungkap Trunoyudo.

Kasus ini bermula dari penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terhadap dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyidikan itu, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Selain Presiden, penyadapan itu diduga juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Atas laporan itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.

Sebelum Eko Hadi, Irjen Pol Ahrie Sonta juga telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang kode etik atas kasus yang sama. Ahrie Sonta pun mengajukan banding atas putusan tersebut. (*)

Berita Terkait

Sugiono, Anak Ideologis Prabowo dari Takengon yang Masuk Bursa Calon Wakil Presiden
Prof Dr Sutan Nasomal : Temuan 570.000 Kasus HIV/AIDS, Menkes RI Harus Lakukan Pencegahan HIV/AIDS Bersama POLRI TNI Dan Ulama Serentak di Seluruh Indonesia
Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK
Kapolri Dukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Seluruh Indonesia
Wacana Relokasi Badak Jawa Dikaitkan dengan Tambang Emas, Fakta Hukum dan Lokasi Bicara Lain
Tiga Rakit Dompeng PETI di Tebo Dimusnahkan, Polisi Buru Pemilik Peralatan
Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Polemik, Warga Curiga Ada Kepentingan Tambang Emas di Ujung Kulon
BKN Buka Pembuatan Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Ditargetkan Pekan Keempat November

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:11 WIB

Dukung Swasembada Pangan, Kadistanbun Bireuen Bersihkan Saluran Irigasi Lueng Raja

Selasa, 10 November 2026 - 05:55 WIB

Polres Bireuen Ringkus Dua Pelaku Utama Curanmor dan Empat Penadah

Minggu, 8 November 2026 - 00:11 WIB

Pemulihan Sawah Pascabanjir di Bireuen terus Berjalan, Petani segera mulai musim tanam

Rabu, 4 November 2026 - 03:51 WIB

Khanduri Turun Sawah Paya Supat, Kadistanbun Bangga Sawah Tadah Hujan Kini Dua Kali Panen

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 02:28 WIB

Kapolres Bireuen Gelorakan Semangat Jaga Kelestarian Alam di Kecamatan Jangka Lewat Program Green Policing

Rabu, 28 Oktober 2026 - 23:54 WIB

Kapolres Subulussalam Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 98

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:29 WIB

Kapolres Bireuen Ikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026, Kuatkan Sinergi Pemuda untuk Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:01 WIB

Kapolres Bireuen Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026, Digelar Serentak 26 Oktober hingga 8 November 2026

Berita Terbaru