JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja yang difokuskan pada pembahasan sekaligus penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, sebagai langkah konkret parlemen untuk mempercepat proses legislasi dalam upaya memperkuat mekanisme pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Panitia Kerja (Panja). Agenda utamanya adalah memfinalisasi draf yang selama ini dibahas bersama pemerintah, sebelum dibawa ke tahapan pembahasan tingkat selanjutnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Jakarta pada 18 November 2026. Dalam forum itu, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah substansi krusial yang akan menjadi fondasi bagi penerapan perampasan aset ke depan.
Naskah RUU ini memuat sepuluh poin utama yang menjadi fokus pembahasan. Poin-poin tersebut berangkat dari penegakan prinsip hukum yang menjamin efektivitas penindakan sekaligus perlindungan hak asasi manusia, hingga pengaturan ruang lingkup tindak pidana yang mencakup kejahatan siber, seperti investasi bodong.
Beleid ini juga secara tegas mengatur prosedur hukum acara perampasan aset tanpa melalui putusan pidana. Prosedur itu meliputi tahap penelusuran, pemblokiran, hingga pelaksanaan penyitaan aset. Skema ini dirancang agar negara tidak harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap untuk mengamankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pengelolaan aset akan melibatkan badan pengelola yang profesional serta diawasi secara independen, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburrahman, menyampaikan bahwa naskah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan hak-hak korban tindak pidana dapat terpenuhi melalui pengembalian aset yang optimal.
Penandatanganan naskah ini menandai tercapainya kesepakatan internal Komisi III DPR. Dengan kesepakatan tersebut, draf RUU Perampasan Aset akan segera dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya bersama pemerintah, dengan harapan regulasi ini mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku korupsi untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan. (*)










































