JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perpol tersebut ditetapkan di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Pada hari yang sama, aturan itu juga diundangkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026.
“Iya benar,” ujarnya singkat.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan itu meliputi ketentuan angka 6 Pasal 1, ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15, serta penyisipan satu ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15, yakni ayat (4a).
Selain itu, perubahan juga menyasar ketentuan ayat (5) Pasal 19, ketentuan ayat (3) Pasal 42, ketentuan ayat (2) Pasal 59, ketentuan ayat (3) Pasal 74, ketentuan ayat (4) Pasal 98, ketentuan ayat (1) Pasal 109, serta ketentuan ayat (2) Pasal 111.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik perubahan pasal-pasal tersebut. Namun penerbitan Perpol ini menegaskan upaya Polri untuk memperbarui landasan hukum dalam penegakan kode etik profesi sekaligus mekanisme kerja Komisi Kode Etik di lingkungan kepolisian.
Dengan berlakunya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan yang diubah tersebut resmi menjadi acuan baru dalam proses penegakan etik bagi seluruh anggota Polri. (*)










































