slot preparation.lsrs.lu https://1000towns.ca/ginters-meadow/

Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Ubah Aturan Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 07:13 WIB

5084 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpol tersebut ditetapkan di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Pada hari yang sama, aturan itu juga diundangkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya benar,” ujarnya singkat.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan itu meliputi ketentuan angka 6 Pasal 1, ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15, serta penyisipan satu ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15, yakni ayat (4a).

Selain itu, perubahan juga menyasar ketentuan ayat (5) Pasal 19, ketentuan ayat (3) Pasal 42, ketentuan ayat (2) Pasal 59, ketentuan ayat (3) Pasal 74, ketentuan ayat (4) Pasal 98, ketentuan ayat (1) Pasal 109, serta ketentuan ayat (2) Pasal 111.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik perubahan pasal-pasal tersebut. Namun penerbitan Perpol ini menegaskan upaya Polri untuk memperbarui landasan hukum dalam penegakan kode etik profesi sekaligus mekanisme kerja Komisi Kode Etik di lingkungan kepolisian.

Dengan berlakunya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan yang diubah tersebut resmi menjadi acuan baru dalam proses penegakan etik bagi seluruh anggota Polri. (*)

Berita Terkait

Ancaman Penyadapan Presiden Prabowo: Pakar IT Ungkap Celah Teknologi di Sektor Komunikasi
Krisis Ekonomi dan Ketidakpercayaan Publik Warnai Tata Kelola Pemerintahan di Aceh
Dugaan Kejanggalan Data Pendidikan Anggota DPR Memicu Reaksi Publik
Komisi III DPR Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset, Siap Dibawa ke Pembahasan Berikutnya
DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset untuk Dibawa ke Sidang Paripurna
Febrie Adriansyah Singgung Dugaan Penyadapan Internal Kejaksaan Saat Sidang TPPU
Raffi Ahmad Serahkan Nasib Jabatan Utusan Khusus Presiden kepada Prabowo
Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat karena Terlibat Pemufakatan Penyadapan Ilegal

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:50 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:18 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 14:56 WIB

BKD DPRK Nagan Raya Rekomendasikan Pemberhentian Ketua DPRK, Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Sumpah Jabatan Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 23:25 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 21:59 WIB

Bupati TRK Salurkan Bantuan Masa Panik untuk Korban Kebakaran Empat Kios di Darul Makmur

Rabu, 18 November 2026 - 21:37 WIB

Pemkab Nagan Raya Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Data Melalui Bimtek Portal Giok Data

Rabu, 18 November 2026 - 17:17 WIB

Kolaborasi Pemkab Nagan Raya dan BSI Berhasil Himpun Simpanan Tabungan Haji Capai Rp1,045 Miliar

Berita Terbaru