Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar rapat koordinasi lanjutan guna mempersiapkan agenda Indonesia dalam dua forum strategis: Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) dan Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM) tahun 2025.
Rapat yang digelar di Bekasi ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai kementerian dan lembaga terhadap rancangan awal agenda kedua pertemuan. Masukan tersebut akan digunakan untuk menyusun rancangan akhir yang tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga menyesuaikan diri dengan dinamika kawasan serta tantangan keamanan global yang kian kompleks.
Dalam forum tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika, Marsma TNI Parimeng, yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, menegaskan pentingnya kedua pertemuan tersebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional, khususnya dengan Australia dan negara-negara mitra kawasan.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kemitraan dengan Australia dan negara-negara mitra lainnya, serta membangun respons kolektif atas ancaman keamanan transnasional yang semakin kompleks,” ujar Parimeng.
Selain menyusun substansi agenda, rapat juga memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis yang akan diangkat Indonesia, termasuk pembagian peran antar-kementerian dan lembaga, serta strategi diplomasi yang perlu disiapkan untuk menjaga posisi tawar Indonesia di forum internasional tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pertemuan ini akan menjadi ajang untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama dalam isu keamanan regional dan global.
Kemenko Polkam menyampaikan bahwa kesiapan substansi, sinergi, serta koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama agar suara Indonesia dalam MCM dan SRM 2025 tetap solid dan efektif. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi menghasilkan kesepakatan konkret (deliverables) yang menguntungkan kepentingan nasional dan mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan lintas batas seperti terorisme, ekstremisme kekerasan, hingga kejahatan siber.
Pemerintah Indonesia, melalui Kemenko Polkam, juga menegaskan pentingnya memastikan setiap langkah diplomasi luar negeri tetap berorientasi pada kepentingan strategis bangsa, dengan mengedepankan prinsip kerja sama setara dan menghormati kedaulatan negara. (*)
