Kutacane — Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (Formades) Aceh Tenggara, Rabu (16/7/2025), di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari pelayanan dasar hingga pengawasan tata kelola pemerintahan desa.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi oleh Inspektur Inspektorat Kariman, Staf Ahli Hatarudin, serta Kepala Kesbangpol Linmas Muhammad A. Yani. Dari pihak Formades, hadir Ketua DPC Muhammad Masir bersama sejumlah perwakilan lainnya.
Topik utama yang disampaikan dalam pertemuan ini mencakup permasalahan air bersih, bantuan pertanian, pencopotan dua camat, serta dorongan untuk mengaudit penggunaan dana desa pada masa jabatan pengulu yang telah berakhir tahun 2023 dan 2024. Forum juga menyampaikan harapan agar visi dan misi kepala daerah dapat diwujudkan lebih merata hingga ke pelosok desa.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Salim Fakhry menyampaikan apresiasi dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disertai bukti valid. Ia menekankan bahwa kritik konstruktif menjadi bagian penting dalam membangun daerah.
“Untuk isu-isu yang disampaikan, kami tentu akan segera mengambil langkah. Namun, mohon disertai data dan bukti yang sah agar penanganannya tidak menimbulkan fitnah,” ujar Fakhry. Ia juga menegaskan bahwa salah satu camat telah dicopot pada hari yang sama sebagai bentuk ketegasan dalam penegakan disiplin birokrasi.
Terkait desakan audit dana desa, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat penegasan kepada Inspektorat agar pemeriksaan dapat segera dilakukan. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Formades, Muhammad Masir, menyampaikan keprihatinan atas kinerja dua camat yang diusulkan untuk dicopot. Ia berharap kebijakan tersebut menjadi preseden agar aparatur pemerintahan menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat.
“Inspektorat harus bertindak serius. Kami akan terus mengawasi dan jika hasil audit tidak sejalan dengan temuan investigasi kami, maka kami siap melapor kembali bahkan turun aksi,” tegas Masir.
Pertemuan antara pemerintah daerah dan Formades ini dinilai sebagai langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam membenahi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.
