Alamp Aksi : Jangan Sampai Izin Tambang Jadi Transaksi Jelang Pilkada

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 12 Agustus 2024 - 00:40 WIB

50176 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Tingginya potensi transaksional menjelang pemilu dengan mempertaruhkan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya terkait izin pertambangan ini rawan dijadikan komoditas perdagangan politik untuk meraup dukungan dan sumber-sumber logistik menjelang pilkada di Aceh.

“Transaksi politik dengan menggadaikan SDA di bumi serambi mekkah ini menjadi salah satu persoalan yang begitu memprihatinkan dan sangat rawan terjadinya korupsi di Sektor SDA. Indikasi terjadinya permainan mafia tambang dalam dukungan logistik untuk kebutuhan politik Pilkada hendaknya diantisipasi sehingga SDA Aceh dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pihak tertentu yang hanya ingin menggrogoti hasil alam Aceh,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Mahmud Padang, Minggu 11 Agustus 2024.

Menurut Mahmud, disatu sisi ada elit politik pragmatis yang haus kekuasaan sehingga rela menggadaikan bumi Aceh demi meraup dukungan politik dan logistik guna memuluskan hasratnya berkuasa. Di lain sisi adanya ambisi para pelaku tambang yang ingin menguasai SDA di Aceh tanpa harus mentaati regulasi secara utuh, sehingga pihaknya dapat meraup pundi-pundi dari kekayaan alam Aceh dengan memanfaatkan momentum politik. “Pertemuan dua kepentingan ini biasanya sangat rawan terjadi Korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) yang berpotensi merugikan daerah, negara dan rakyat,”ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di bidang SDA tersebut, maka Alamp Aksi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung bisa lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan korupsi di Aceh. “Kita khawatir para pemimpin kita ke depan karena dihimpit oleh kepentingan dukungan pemenangan politik lalu terjerumus untuk menggadaikan sumber daya alam kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Alhasil nantinya negara dan rakyat akan dirugikan,” tambahnya.

Dia melanjutkan, dinamika permainan tambang yang biasa terjadi transaksi itu diantaranya terkait izin baru yang diperlukan sementara persyaratan belum terpenuhi, pengamanan usaha tambang yang sedang berlangsung namun tak sesuai regulasi, bahkan perpanjangan izin usaha pertambangan yang akan berakhir agar dilewatkan dalam hal evaluasi walau sebelumnya berjalan dengan segenap persoalan, bahkan perusahaan tambang yang sempat ditutup karena melanggar pun juga berpeluang memanfaatkan momentum Pilkada ini agar bisa kembali menggarap hasil alam di Aceh.

Dia mencontohkan, apakah ada kemungkinan PT EMM di Nagan Raya dan PT BMU di Aceh Selatan dan lain-lain yang sudah dicabut izinnya karena melanggar aturan mungkin akan kembali? “Hal itu sah-sah saja dan mungkin saja jika didukung oleh Pemerintahan nantinya,”katanya

Dia juga memaparkan, setidaknya ada 2(dua) Izin Usaha Pertambangan yang akan berakhir di Aceh. “Pertama, PT Lhong Setia Mining di Kabupaten Aceh Besar dengan luas 500 ha, sesuai izin usaha pertambangan (IUP OP) komoditas bijih besi dengan nomor 540/01/IUP-OP/2010 akan berakhir pada 20 Maret 2025. Kedua, PT Mifa Bersaudara yang dikabarkan milik salah satu Pimpinan Partai Nasional di Kabupaten Aceh Barat dengan luas 3134 Ha untuk komoditas batubara, sesuai dengan izin usaha pertambangan(IUP OP) Nomor 117.b Tahun 2011 akan berakhir 13 April 2025,” bebernya.

Sebelum izin pertambangan itu diperpanjang, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) turun melakukan evaluasi apakah perusahaan tambang tersebut sudah berjalan sebelumnya sesuai aturan, apakah tanggung jawabnya selama ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. “DPRA melalui fungsi pengawasannya seharusnya membentuk Pansus untuk mengawasi sekaligus mengevaluasi kelayakan perusahaan tambang tersebut diperpanjang izin nya atau tidak. “DPRA juga harus mengevaluasi apakah 2(dua) perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajibannya secara aturan, baik itu CSR, tenaga kerja, AMDAL, Pajak dan sebagainya. Kemudian apakah selama beroperasi perusahaan tambang tersebut berdampak negatif kepada masyarakat misalkan karena tidak menjalankan AMDAL maka terjadi banjir, bahkan aspek penyerapan tenaga kerja lokal Aceh juga harus dievaluasi seperti apa. Hal itu harus dilakukan sebelum perpanjangan izin kembali diberikan, jika mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya bagi rakyat dab daerah, kenapa tidak pemerintah harus menolak perpanjangan izinnya,” kata Mahmud.

Mahmud juga mendesak agar Kejagung, KPK dan DPRA benar-benar mengawasi kebijakan perizinan tambang yang ada di Aceh. Jangan sampai perizinan tambang nantinya dijadikan alat tukar menukar dalam politik Pilkada sementara mengabaikan nasib rakyat Aceh khususnya yang selama ini berada di kawasan sekitar tambang. “Rakyat Aceh tidak anti investasi, namun jika itu merugikan negara dan rakyat atau tidak sesuai dengan regulasi/aturan, maka tentunya pemerintah juga harus bersikap tegas,”pungkasnya.

Berita Terkait

Polda Aceh Gelar Kapolda Cup 2025, Total Hadiah Rp60 Juta Diperebutkan
BenQ dan Datascrip Perkuat Pengadaan Digital Berbasis Produk Lokal di Aceh
M Hawanis Ketua LSM Rambu Darat Apresiasi Dinas ESDM Aceh, Sumur Minyak Rakyat Menuju Legalitas
Museum Tsunami Aceh Gelar Pameran Temporer, Ajak Masyarakat Siaga Hadapi Bencana
Penerimaan Bea Cukai Aceh Semester I 2025 Tembus Rp1,13 Triliun, Naik Dua Kali Lipat
KKN USM 2025: Dari Pembekalan Menuju Pengabdian Berdampak
Bea Cukai Aceh Berikan Pembebasan Bea Masuk Lebih dari 1,5 Juta Dolar AS untuk Dukung Investasi Hulu Migas dan Ketahanan Energi Nasional
Ribuan Warga Terima Sajikan Bubur Kanji Asyura untuk Warga Dari DPW GR Aceh

Berita Terkait

Senin, 30 Juni 2025 - 01:54 WIB

Ratusan Mahasiswa UIA Lakukan KPM di Sejumlah Kabupaten

Jumat, 13 Juni 2025 - 15:35 WIB

Berkedok Kecelakaan, Fakta Pembunuhan di Bireuen Terungkap Usai Pemeriksaan Mendalam oleh Satreskrim

Minggu, 1 Juni 2025 - 00:46 WIB

Gubernur BEM FIKOM Umuslim, M. Akbar: Mahasiswa Harus Berdiri di Garda Terdepan Menolak Perampasan Wilayah Aceh

Jumat, 30 Mei 2025 - 01:48 WIB

19 Pejabat Struktural Universitas Islam Aceh Dilantik, Ini Harapan Rektor

Rabu, 28 Mei 2025 - 00:53 WIB

Tingkatkan Kualitas Kurikulum, Prodi Magister HKI UIA Gelar FGD dan Workshop

Jumat, 23 Mei 2025 - 03:34 WIB

Ketua LPPM UIA Berbagi Kisah “The Journey to Scopus Q1”

Jumat, 23 Mei 2025 - 03:33 WIB

Dosen UIA Isi PKU MPU Bireuen dengan Materi Tafsir dan Ilmu Tafsir

Sabtu, 17 Mei 2025 - 20:03 WIB

Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab UIA Isi Seminar Nasional PPPBA Indonesia

Berita Terbaru