BANDA ACEH – Ketua Umum LSM Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, mendesak jajaran kepolisian di Aceh segera menertibkan aktivitas penambangan batu dan pasir atau galian C yang diduga beroperasi tanpa izin. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh sumber material yang digunakan dalam proyek pemerintah, termasuk proyek yang telah selesai dikerjakan.
Menurut Suryadi, pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan praktik usaha ilegal. Setiap aktivitas pengambilan batu dan pasir untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, legalitas sumber material harus menjadi bagian penting dalam pengawasan proyek pemerintah.
“Polisi harus memeriksa dari mana material proyek pemerintah berasal. Jangan sampai uang negara digunakan untuk membiayai pekerjaan yang materialnya diperoleh dari aktivitas galian tanpa izin,” tegas Suryadi.
Ia meminta Polda Aceh bersama jajaran Polres memeriksa dokumen perizinan galian C, lokasi pengambilan material, serta perusahaan atau pihak yang memasok kebutuhan proyek pemerintah. Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap proyek-proyek yang telah selesai agar tidak ada aktivitas pengambilan material ilegal yang luput dari penelusuran.
Selain persoalan perizinan, Suryadi turut menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam kegiatan penambangan dan pengangkutan material. Ia meminta polisi menelusuri kemungkinan penggunaan BBM subsidi untuk operasional alat berat maupun kendaraan angkutan batu dan pasir yang menjalankan kegiatan usaha komersial.
Menurutnya, BBM bersubsidi memiliki peruntukan khusus bagi masyarakat dan sektor yang berhak. Karena itu, dugaan penyimpangan distribusi maupun penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan usaha harus diperiksa secara serius.
“Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk mendukung aktivitas usaha yang diduga ilegal. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Suryadi menegaskan, masyarakat mendukung pembangunan di Aceh. Namun, dukungan tersebut tidak berarti pemerintah maupun pelaksana proyek boleh mengabaikan aturan. Legalitas sumber material, perizinan pertambangan, penggunaan BBM operasional, dan dampak lingkungan harus menjadi perhatian serius.
Ia juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres serta Kasat Reskrim di wilayah yang diduga terdapat aktivitas galian ilegal. Evaluasi diperlukan apabila ditemukan indikasi pembiaran atau lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.
Menurut Suryadi, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Apabila hasil pemeriksaan menemukan keterlibatan pemodal, pemasok material, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan proyek, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua Umum LSM ABA itu menyatakan pihaknya memberi perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah di Aceh yang diduga menjadi lokasi aktivitas galian ilegal. Ia mendorong masyarakat yang memiliki informasi dan bukti agar menyampaikannya kepada aparat penegak hukum, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi.
“Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua pihak harus tunduk pada aturan, termasuk mereka yang memasok material untuk proyek pemerintah. Pembangunan harus berjalan secara legal, transparan, dan tidak merugikan negara maupun merusak lingkungan,” tutup Suryadi.







































