JAKARTA | Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, Hermansyah, menyoroti ancaman serius terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disinyalir melibatkan penggunaan teknologi canggih. Dalam diskusi yang berlangsung pada 19 November 2026, Hermansyah memaparkan bahwa terdapat dua metode penyadapan utama yang saat ini menjadi perhatian, yakni penggunaan perangkat portabel IMSI Catcher serta sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang disalahgunakan.
Menurut Hermansyah, IMSI Catcher bekerja dengan cara menyerupai menara seluler palsu yang mampu mencegat sinyal komunikasi perangkat di sekitarnya. Selain itu, penggunaan LIMS melalui integrasi sistem operator telekomunikasi juga disebut memiliki risiko tinggi jika aksesnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi resmi. Ancaman ini dinilai sangat berbahaya bagi keamanan negara karena dapat membuka akses informasi rahasia kepala negara kepada pihak luar maupun oknum internal yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi kerentanan tersebut, Hermansyah mengusulkan pembentukan unit khusus yang fokus pada teknologi anti-penyadapan sebagai langkah mitigasi pertahanan digital nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kapabilitas sumber daya manusia untuk mengembangkan sistem deteksi anomali komunikasi yang mampu mendeteksi upaya penyadapan secara real-time. Langkah praktis seperti penggunaan jalur komunikasi terenkripsi dan pemisahan perangkat untuk urusan negara dan pribadi juga menjadi rekomendasi untuk meminimalisir risiko kebocoran informasi krusial. Diskusi ini menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan digital di lingkungan kepresidenan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara di tengah kemajuan teknologi telekomunikasi yang kian kompleks. (*)










































